POJOKSATU.ID - Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) akhirnya angkat bicara terkait tudingan tunggakan pembayaran yang dilayangkan oleh mitra dapur MBG Kalibata.

Tunggakan ini diduga menyebabkan kerugian hampir Rp1 miliar bagi pengelola dapur, Ira Mesra.

Ira Mesra, selaku pengelola dapur MBG Kalibata, mengklaim mengalami kerugian hingga Rp975.375.000.

Baca Juga: 342 Petugas Haji Indonesia Dilepas, Siap Layani Jemaah di Tanah Suci

Jumlah tersebut berasal dari 65.025 porsi makanan yang dipasok sejak Februari 2025 namun belum dibayar hingga saat ini.

Atas dasar itu, Ira melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penyelewengan dan kelalaian dalam pembayaran.

Laporan ini sontak menarik perhatian publik, mengingat nominal yang ditunggak cukup fantastis.

Baca Juga: Pertarungan Epik di Final Piala FA, Crystal Palace Tantang Dominasi Manchester City!

Yayasan MBN: Butuh Data Konkret Sebelum Membayar
Menanggapi tudingan tersebut, Timoty Ezra selaku kuasa hukum Yayasan MBN menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menghindari kewajiban pembayaran.

Menurut Ezra, yayasan tetap berkomitmen membayar, namun memerlukan data pendukung yang valid dan konkret untuk memproses pembayaran tersebut.

"Data pendukung harus konkret. Tidak mungkin kami membayar tanpa dasar yang kuat, itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana negara," ujar Timoty Ezra dalam konferensi pers pada 25 April 2025, lalu.

Baca Juga: Program Gubernur Jawa Barat Tuai Kritik Pedas Dari Psikolog Sampai Produser Joko Anwar Terkait Solusi Kenakalan Remaja

Ezra juga menyampaikan bahwa pihak Yayasan MBN mendapatkan arahan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjaga penggunaan dana dengan ketat.

"Prinsipnya dari Kepala Badan Gizi Nasional, satu rupiah pun harus dijaga. Uang negara harus digunakan sesuai peruntukannya, jangan sampai muncul kesan sembarangan dalam membayar," tambahnya.

Sementara itu, Ira Mesra membantah tuduhan ketidaktransparanan tersebut.

Ia menegaskan bahwa dalam kontrak kesepakatan antara dapur MBG Kalibata dan Yayasan MBN, tidak ada ketentuan khusus yang mewajibkan pelaporan invoice.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Libur Panjang Mei-Juni 2025: Persiapkan Liburan Anda Sejak Awal

"Kalaupun ada (ketentuan), itu kan uang saya. Masa saya tidak peduli terhadap hak saya sendiri untuk dibayarkan?" kata Ira saat diwawancarai pada 15 April 2025.

Ira menekankan bahwa tanggung jawab pembayaran tetap berada di pihak Yayasan MBN, terlepas dari adanya dokumen tambahan yang diminta belakangan ini.

Yayasan MBN Siap Cairkan Dana, Tapi Belum Pastikan Jumlahnya
Dalam konferensi pers yang sama, pihak Yayasan MBN memastikan bahwa pembayaran akan segera dilakukan langsung ke rekening Ira Mesra.

Baca Juga: Contoh Soal Studi Kasus dan Analisis Data Kimia Hijau IPA SMA Kelas 10: Panduan Lengkap dengan Pembahasan

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan langsung ditransfer ke rekening Bu Ira," ujar perwakilan MBN.

Namun, saat ditanya apakah jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan klaim Rp975 juta yang diajukan Ira, pihak Yayasan MBN memilih untuk tidak memberikan jawaban tegas.

Mereka juga menegaskan bahwa terkait audit transparansi penggunaan dana, hal tersebut akan diserahkan kepada pihak lain sesuai arahan Kepala BGN.

Baca Juga: Respon Terhadap Pengakuan Waitress yang Mencapnya Sombong, Marion Jola Minta Maaf, Jelaskan Kronologi Peristiwa Itu

Jadwal Pertemuan antara MBN dan Mitra Dapur Kalibata
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Yayasan MBN berencana mengadakan pertemuan resmi dengan pihak dapur MBG Kalibata.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 April 2025 atau Rabu, 30 April 2025 mendatang.

Melalui forum tersebut, diharapkan ada penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak agar kerja sama tetap bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Baca Juga: Manchester United Jadi Favorit Utama Dapatkan Matheus Cunha, Transfer Spektakuler Menanti!

Kasus ini menjadi sorotan penting dalam pengelolaan dana publik oleh lembaga sosial.

Ketepatan administrasi dan transparansi pengeluaran menjadi kunci utama agar dana yang dikelola untuk kepentingan masyarakat benar-benar tepat sasaran. ***