POJOKSATU.id – Rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), berlangsung panas.
Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, melontarkan kritik keras yang membuat suasana rapat mendadak tegang.
Saleh membuka rapat dengan menyinggung soal kehadiran menteri yang dinilai jarang muncul dalam forum resmi pembahasan program kerja kementerian.
Baca Juga: Cegah Tawuran, Polres Metro Jakarta Timur Pantau Akun Medsos Kelompok Remaja
Ia bahkan menyoroti kondisi lalu lintas Jakarta yang macet parah hingga menyebabkan sejumlah pimpinan dan anggota terlambat.
Namun, setelah itu ia langsung mengarahkan kritiknya kepada Menpar.
“Jenisnya apa saja dan dampaknya apa untuk rakyat. Jawabannya enggak bisa tertulis,” dikutip pojoksatu.id dari RMOL.id 21/1/2026
tegas Saleh ketika meminta penjelasan mengenai deretan penghargaan yang diklaim diraih Kementerian Pariwisata.
Baca Juga: Nahloh Menaker Yassierli Disemprot DPR! Ditanya Mana Aksi Nyata Hentikan PHK?
Komisi VII menilai laporan tertulis tidak cukup untuk menjelaskan efektivitas program Kemenpar.
Tak berhenti di situ, Ketua Komisi VII juga menyentil sikap Menpar yang dinilai kurang menghargai forum parlemen.
“Kalau nggak mau rapat, ya jangan jadi menteri juga,” ujar Saleh dengan nada tinggi, membuat ruangan rapat langsung senyap.
Baca Juga: Pengendara Motor Nyaris Celaka Terperosok Lubang di Jalan Syekh Quro Karawang
Saleh menegaskan bahwa Komisi VII tidak menuntut untuk selalu dilibatkan dalam kegiatan kementerian. Namun, ia mengkritik keras minimnya komunikasi antara Kemenpar dan DPR terkait arah kebijakan pariwisata nasional.
“Enggak usah diajak enggak apa-apa, minimal diberitahu. Kalau perlu kami datang sendiri, pakai ongkos sendiri,” katanya dikutip pojoksatu.id dari tribunnews 21/1/2026
Ia juga menyinggung banyaknya nota kesepahaman (MoU) lintas kementerian yang dilakukan Kemenpar.
Menurut DPR, koordinasi semacam itu penting dilaporkan agar pengawasan berjalan transparan.
Baca Juga: Cegah Tawuran, Polres Metro Jakarta Timur Pantau Akun Medsos Kelompok Remaja
Dalam rapat tersebut, Saleh kembali menekankan bahwa program pariwisata harus bergerak dari sekadar kegiatan seremonial menuju kebijakan yang substantif dan terukur.
“Jangan pergi-pergi sendiri, kami enggak tahu kegiatannya apa,” katanya.
Rapat yang berlangsung hampir dua jam itu menunjukkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif dalam pengawasan kebijakan pariwisata nasional.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan dari Menkes, Sedikitnya 28 Juta Warga Indonesia Diperkirakan Alami Gangguan Mental
Hingga rapat ditutup, Menpar Widiyanti belum memberikan respons panjang atas kritik beruntun yang disampaikan Komisi VII.***
