POJOKSATU.id – Tiang kandang peternakan skala rakyat di banyak desa masih bergoyang, sementara layar industri unggas nasional mulai taruh kapal-besar mereka ke tengah laut.
Ketika BPI Danantara bersama pemerintah mengumumkan dana Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi demi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Realitas di lapangan menunjukkan potensi tertinggalnya peternak kecil rakyat.
Baca Juga: Sri Wulan Minta Pemerintah Hapus Ketimpangan bagi Guru Madrasah dalam Rekrutmen PPPK
Janji besar, peternak kecil di pinggir
Pada Jumat, 7 November 2025, Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian menyampaikan.
Bahwa anggaran khusus sebesar Rp 20 triliun akan disiapkan untuk membangun peternakan ayam pedaging.
Baca Juga: Dari Antasari ke Generasi Baru KPK, Mampukah Semangat Itu Bertahan?
Serta petelur terintegrasi di seluruh Indonesia dananya berasal dari BPI Danantara, dengan rencana mulai Januari 2026.
Rencana ini dimaksudkan agar pasokan ayam dan telur untuk program MBG tidak mengalami kekurangan.
Tetapi satu pertanyaan muncul di mana posisi peternak kecil rakyat dalam skema besar ini?.
Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Hadir di 20 Kecamatan Kabupaten Bogor, Catat Jadwal dan Lokasi GPM
Tantangan yang belum diselesaikan
Penelitian menegaskan bahwa peternak skala kecil menghadapi kelemahan struktur rantai pasok, kurangnya integrasi pasar.
Serta keterbatasan dalam akses pasar modern.
Lebih spesifik kajian 2025 menunjukkan bahwa kenaikan harga pakan yang bisa menyumbang hingga 60-70 % biaya produksi.
Secara signifikan menurunkan produktivitas di peternakan kecil.
Ini berarti peternak kecil sudah berada di posisi rentan bahkan sebelum proyek besar bergulir.
Lebih jauh lagi, data dari Badan Pangan Nasional (NFA) pada September 2022 mencatat bahwa hanya sedikit peternak mandiri kecil/ mikro.
Yang terserap dalam program penyerapan live bird oleh perusahaan besar 5 perusahaan unggas nasional baru menyerap 15.490 ekor dari peternak mikro/kecil.
Lalu bagaimana ketika skema terintegrasi Rp 20 triliun bergerak? Apakah peternak rakyat akan menjadi bagian atau justru tergantikan?
Risiko “tertinggal di pinggir”
Jika proyek besar menempatkan peternak rakyat sebagai penyedia bahan baku tanpa kontrol dan tanpa kemitraan yang jelas, maka risiko berikut bisa muncul
Peternak kecil tetap berada di ujung rantai, mendapatkan margin kecil, sementara integrator besar menguasai keuntungan.
Modal besar masuk ke unit-terintegrasi skala besar, tetapi peternak lokal justru tersisih karena butuh skala, teknologi, akses.
Baca Juga: Paham Ekstrem Masuk Sekolah, Alarm Baru di Era Digital
Jika distribusi, pemasaran, dan hilirisasi hanya dikelompokkan dalam konglomerasi, maka tujuan “penyejahteraan peternak” bisa terpaku menjadi jargon.
Peternak rakyat yang sekarang menghadapi biaya pakan tinggi dan volatilitas harga belum mendapatkan jaminan bahwa proyek besar ini akan “angkat” mereka.
Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menyebut bahwa peternak ayam dan telur “belum” sejahtera.
Ini menunjukkan bahwa tantangan kesejahteraan peternak kecil bukan satu hal yang baru.
Tetapi mungkin belum disentuh dengan skala yang memadai dalam rencana proyek besar tersebut.
Baca Juga: Cantik Tanpa Ribet! Tren Beauty Minimalism yang Bikin Kulit dan Pikiran Sama-Sama Sehat
Dengan demikian, proyek Rp 20 triliun bukan hanya soal membangun fasilitas baru.
Tetapi bagaimana memastikan bahwa peternak “kecil” yang selama ini berada di ujung rantai, memperoleh posisi yang tangguh bukan sekadar menanti di tepi.***
