POJOKSATU.ID - Pemerintah kembali membuat gebrakan lewat rencana program magang nasional untuk fresh graduate dengan alokasi anggaran mencapai Rp106 triliun.
Angka fantastis itu diumumkan oleh Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa 4 November 2025.
Program ini disebut sebagai bagian dari langkah strategis menekan angka pengangguran muda yang kini mencapai lebih dari 7 juta orang.
Namun, publik langsung bereaksi, benarkah dana yang disiapkan sebesar itu? Dan apakah penggunaannya akan efektif?
Baca Juga: Imbas Udang Radioaktif Ditolak Amerika, Ekspor RI ke AS Rugi Rp34 Miliar Lebih
Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp106 triliun itu merupakan bagian dari APBN 2026.
Yang diarahkan untuk program magang berbayar bagi lulusan baru dari perguruan tinggi dan sekolah vokasi.
Tujuannya, memberi kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja dan gaji layak sebelum terjun ke dunia profesional.
Ia menegaskan, program ini tidak hanya sekadar pelatihan.
Baca Juga: Raisa Gugat Cerai Hamish, Hotman Paris Tawari sang Penyanyi jadi Aspri: Dijamin Kaya Raya
Tetapi dirancang agar peserta mendapat insentif upah minimal sesuai UMP dan akses pelatihan digital, finansial, serta kewirausahaan.
Di media sosial, warganet ramai mempertanyakan besaran anggaran tersebut.
Banyak yang menilai jumlah Rp106 triliun terlalu besar untuk program magang.
Bahkan dibandingkan dengan dana pendidikan dan kesehatan di tahun berjalan.
Sebenarnya, ini bukan kali pertama pemerintah menggelontorkan dana besar untuk mengatasi pengangguran.
Sebelumnya, program Kartu Prakerja juga sempat mendapat sorotan karena alokasi triliunan rupiah yang dianggap belum tepat sasaran.
Pemerintah kembali menggulirkan program ambisius untuk menekan angka pengangguran di Indonesia.
Kali ini dengan skema magang nasional senilai Rp106 triliun.
Baca Juga: Imbas Udang Radioaktif Ditolak Amerika, Ekspor RI ke AS Rugi Rp34 Miliar Lebih
Namun, langkah besar tersebut bukan tanpa catatan.
Ini bukan pertama kalinya negara mengucurkan dana triliunan rupiah untuk urusan ketenagakerjaan.
Publik masih mengingat program Kartu Prakerja yang sempat menuai kritik karena dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran.
Agar program magang nasional ini tidak mengulang kesalahan serupa.
Baca Juga: Menaker Butuh 1,5 Juta Pekerja di Sektor Energi Hijau! Ini Daftar Jurusan Kuliah yang Cocok
Diperlukan sistem pengawasan lintas kementerian yang kuat dan transparan.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa kontrol di lapangan.
Program pemerintah yang ambisius bisa berakhir hanya sebagai laporan di atas kertas.
Tanpa memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.
Lebih jauh, keberhasilan program magang seharusnya tidak diukur dari jumlah peserta yang ikut.
Melainkan dari seberapa banyak peserta yang benar-benar terserap ke dunia kerja setelah program berakhir.
Pendekatan berbasis hasil atau outcome based evaluation menjadi penting agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat langsung bagi tenaga kerja muda.
Bagi sebagian besar lulusan baru, rencana ini memberi secercah harapan di tengah sulitnya mencari pekerjaan tetap.
Mereka menilai magang bergaji sesuai upah minimum bisa membantu menambah pengalaman dan memperluas jaringan profesional.
Baca Juga: Indonesia Beli Pesawat Airbus A400M, Bisa Apa Saja?
Namun, di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa program ini hanya akan melahirkan pekerjaan sementara.
Tanpa kejelasan jenjang karier atau keberlanjutan kerja setelah masa magang berakhir.
Skeptisisme ini muncul karena pengalaman serupa pernah terjadi di sejumlah program pelatihan sebelumnya.
Di mana peserta hanya memperoleh sertifikat tanpa kejelasan tindak lanjut.
Baca Juga: Bojonegoro Panik! Usai Disenggol Purbaya, Pemda Langsung Kebut Habiskan Rp3 Triliun
Anak muda kini menuntut agar magang benar-benar menjadi batu loncatan menuju dunia kerja profesional.
Bukan sekadar aktivitas formal yang berakhir tanpa hasil nyata.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp106 triliun, transparansi menjadi kata kunci utama.
Pemerintah menyebut bahwa dana tersebut mencakup berbagai inisiatif lintas kementerian.
Mulai dari pelatihan vokasi, insentif industri, hingga program magang profesional di sektor prioritas.
Meski begitu, publik menuntut agar rincian program disampaikan secara terbuka, termasuk mekanisme distribusi dana dan evaluasi hasilnya.
Kementerian terkait juga perlu memastikan bahwa program ini tak hanya menjadi proyek politik jangka pendek.
Melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Setiap anggaran yang digelontorkan harus memiliki peta jalan jelas.
Baca Juga: Gaya Hidup Ramah Lingkungan? Ini Dia 7 Kebiasaan Kecil yang Bikin Hidupmu Lebih Hijau
Siapa yang dilatih, di mana mereka magang, dan bagaimana hasilnya diukur.
Program magang nasional berpotensi menjadi momentum penting dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja muda Indonesia.
Namun, keberhasilan program sebesar ini tak bisa hanya bergantung pada niat baik.
Melainkan harus dibarengi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terukur.
Dengan anggaran yang begitu besar, masyarakat berhak mengawasi jalannya program ini dari awal hingga akhir.
Sebab di balik setiap triliun rupiah yang digelontorkan negara, ada jutaan anak muda yang menggantungkan harapan untuk bisa bekerja dengan martabat.
Bukan sekadar menjadi peserta magang tanpa arah, tetapi pekerja yang benar-benar siap menatap masa depan.***
