POJOKSATU.ID - Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengambil langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana dengan menggratiskan biaya pendidikan jenjang SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) di sejumlah kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara memastikan kebijakan tersebut akan diterapkan di lima kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan di tengah kondisi darurat dan pemulihan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Rp7,66 Triliun Cair, THR dan Gaji ke-13 Guru ASN Daerah Mulai Dibayarkan
“Pemerintah hadir untuk memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya, khususnya di daerah yang sedang mengalami musibah,” ujar Bobby Nasution, dikutip pojoksatu.id dari liputan 6 (29/12/2025).
Program penggratisan sekolah ini akan mulai diterapkan pada tahun anggaran mendatang dan menjadi bagian dari Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang telah dicanangkan Pemprov Sumut.
Sebelumnya, program ini lebih dulu difokuskan pada lima daerah di Kepulauan Nias.
Baca Juga: Konsisten Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment
Dengan kebijakan terbaru ini, cakupan PUBG akan semakin luas.
Lima kabupaten/kota terdampak bencana kini masuk dalam prioritas, melengkapi wilayah Kepulauan Nias yang selama ini menjadi fokus awal pelaksanaan sekolah gratis tingkat menengah di Sumatra Utara.
Bobby menegaskan, pendidikan tidak boleh terhenti hanya karena bencana alam. Anak-anak di wilayah terdampak harus tetap mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka.
Baca Juga: Akhir Tahun 2025, Pemprov Sulsel Berlakukan Sistem Tugas Kedinasan Fleksibel ASN
“Kita tidak ingin bencana menjadi penghalang masa depan anak-anak Sumut. Sekolah harus tetap berjalan, dan pemerintah menanggung biayanya,” tegasnya.
Program ini mencakup pembebasan biaya pendidikan di sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi anggaran agar kebijakan ini berjalan optimal tanpa mengganggu kualitas layanan pendidikan.
Baca Juga: Deadline Tinggal 3 Hari, ASN Wajib Aktivasi Coretax Agar Layanan Pajak Tak Terganggu
Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membantu keluarga korban bencana yang secara ekonomi terdampak.
Dengan biaya sekolah yang digratiskan, masyarakat dapat lebih fokus pada pemulihan kehidupan pascabencana.
Selain meringankan beban ekonomi, Pemprov Sumut menilai program ini memiliki dampak jangka panjang dalam menekan angka putus sekolah.
Baca Juga: Menanti TPG THR Guru 2025! Kemenkeu Ungkap Alasan Cair Desember dan Tips Guru Mengawal Pencairan
Terutama di daerah-daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur dan gangguan aktivitas akibat bencana alam.
Pemprov Sumut juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala agar implementasi program sekolah gratis benar-benar tepat sasaran.
Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak sekolah terus dilakukan.
Melalui perluasan Program Unggulan Bersekolah Gratis ini, Pemprov Sumut berharap kualitas pendidikan tetap terjaga sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial masyarakat terdampak bencana.***
