POJOKSATU.ID – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengambil peran sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam pernyataannya di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026), JK menyebut niat tersebut sebagai langkah baik, namun ia meragukan efektivitasnya di tengah kompleksitas geopolitik global.
“Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK.
Baca Juga: Kabar Gembira! Jadwal Klunting ASN Maret 2026: Intip Estimasi Pencairannya Pemkot Ini!
Menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu, konflik yang terjadi melibatkan kekuatan besar dunia, khususnya Amerika Serikat yang memiliki pengaruh dominan dalam percaturan internasional.
“Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” lanjutnya.
JK juga menyinggung posisi Indonesia dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks perjanjian dengan Amerika Serikat.
Baca Juga: Jejak Panjang Budi Karya! Dari Orang Kepercayaan Jokowi, Kini Namanya Kembali Panas Dipanggil KPK
Ia menilai masih terdapat ketimpangan yang menunjukkan belum setaranya posisi Indonesia di hadapan negara adidaya tersebut.
“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik tersirat terhadap kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai penengah dalam konflik yang melibatkan kepentingan strategis global.
Baca Juga: IKM Jabar Didorong Naik Kelas, 200 Pelaku Usaha Siap Ikut Inkubasi 2026
Meski demikian, JK tidak sepenuhnya menolak inisiatif diplomasi.
Ia mengakui bahwa peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian merupakan bagian dari politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Di sisi lain, JK juga mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat berimbas pada kondisi dalam negeri.
Menurutnya, meskipun Indonesia secara geografis jauh dari kawasan konflik, efek domino dari ketegangan global tetap harus diantisipasi secara matang.
Baca Juga: Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta di Sulawesi hingga Sumatera, Eks Menhub Budi Karya Diperiksa KPK
Sikap JK ini menambah dinamika perdebatan publik terkait wacana Indonesia menjadi mediator konflik internasional.
Di tengah situasi geopolitik yang semakin memanas, langkah diplomasi dinilai membutuhkan perhitungan matang serta kesiapan politik dan ekonomi yang kuat.
Rencana Presiden Prabowo untuk terlibat dalam mediasi sebelumnya disampaikan sebagai upaya mendorong dialog dan meredakan eskalasi di Timur Tengah.
Baca Juga: Detik-Detik Terakhir Try Sutrisno, Keluarga Ungkap Kondisi Sebelum Wafat
Namun, seperti disampaikan JK, realitas politik global menjadi tantangan besar yang tidak bisa diabaikan.***
