POJOKSATU.id, JAKARTA— Pemerintahan Prabowo-Gibran berencana melarang orang kaya desil 9 dan 10 untuk membeli Pertalite.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan rencana tersebut. Pembatasan pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian.

Bahlil menegaskan, selama kajian tersebut belum menghasilkan keputusan, mekanisme pembelian Pertalite masih berjalan seperti biasa.

Diketahui, Desil 9 adalah kelompok masyarakat yang berada pada posisi 80 persen hingga 90 persen dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Baca Juga: Pria Bugil Pukuli Pengendara di Lenteng Agung Diintrogasi Kapolsek Dewi, Sudah 3 Tahun Mahasiswa

Sementara Desil 10 adalah kelompok 10 persen penduduk teratas dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau golongan paling mampu dalam populasi.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Saat ini, kendaraan bus dan truk masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 200 liter per hari. Sementara itu, kendaraan biasa mendapatkan kuota 50 liter per hari.

Baca Juga: Ribuan Gempa Susulan Masih Guncang NTT, BMKG Ungkap Penyebabnya

Bahlil menjelaskan, rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi desil 9-10 dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Menurut Bahlil, masyarakat yang masuk kelompok desil 9-10 tergolong mampu sehingga tidak seharusnya mendapatkan BBM subsidi.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, rencana pembatasan ini mencuat setelah adanya pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Bahlil di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Purbaya mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok desil 9-10.***