POJOKSATU.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program tersebut.
Di tengah kasus tersebut, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i justru menegaskan bahwa program MBG masih dibutuhkan para santri.
Bahkan, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mendorong agar program MBG diperluas hingga menjangkau pesantren dan madrasah di berbagai daerah.
Romo Syafi’i menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi sejumlah santri yang masih menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro, Sidoarjo, Jumat, 4 September 2026.
Baca Juga: Keracunan MBG tak Cukup Diobati, Natalius Pigai Desak BGN Siapkan Unit Pemulihan Korban
Dalam kunjungan itu, ia meminta dugaan keracunan tersebut ditelusuri secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para santri.
Menurut Romo Syafi’i, investigasi seharusnya difokuskan untuk mencari sumber persoalan, bukan justru mempertanyakan apakah program MBG perlu dihentikan atau tidak.
“Bukan investigasi yang masuk ke wilayah perlu atau tidaknya MBG, tetapi kita ingin mengetahui ada apa,” ujar Romo Syafi’i.
Santri Disebut Masih Menunggu Makanan MBG
Romo Syafi’i mengaku sempat berbincang dengan sejumlah santri yang terdampak dugaan keracunan.
Dari pembicaraan tersebut, ia menyebut para santri masih menunggu makanan yang diberikan melalui program MBG.
Menurutnya, program tersebut sebenarnya telah berjalan selama beberapa bulan di pesantren tersebut dengan penyedia makanan dari SPPG yang sama.
Baca Juga: Belajar dari RDF Rorotan, DPRD Jabar Soroti Sampah Basah hingga Kepastian Offtaker
“Dari kunjungan ke santri tadi, mereka menunggu dan sangat membutuhkan MBG. Program ini sudah berjalan beberapa bulan dari SPPG yang sama dan tidak ada persoalan. Baru kali ini terjadi masalah. Karena itu, harus ada investigasi untuk mengetahui penyebabnya,” katanya.
Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Terlebih, program MBG terus diperluas kepada semakin banyak penerima manfaat.
Romo Syafi’i juga meminta proses investigasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi menelusuri seluruh proses penyediaan makanan.
Baca Juga: Pasar Baru Bandung Bidik Wisatawan Malaysia, HP2B Temui Dubes di Jakarta
Mulai dari proses memasak, penyimpanan, distribusi hingga waktu makanan dikonsumsi perlu diperiksa untuk menemukan sumber masalah.
“Yang perlu kita pastikan adalah penyebabnya apa. Apakah proses memasaknya atau jadwal makannya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis. Ini yang perlu kita selesaikan,” ujarnya.
Sekitar 730 Orang Dilaporkan Terdampak
Dugaan keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam menjadi perhatian setelah sejumlah santri mengalami keluhan kesehatan seusai mengonsumsi makanan MBG.
Jumlah korban yang terdampak disebut terus bertambah selama proses penanganan. Salah satu laporan menyebut sekitar 730 orang terdampak dalam kejadian tersebut.
Menindaklanjuti persoalan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan terhadap SPPG Kalitengah sebagai penyedia makanan.
Operasional SPPG tersebut ditangguhkan. Kepala dapur juga dicopot setelah muncul laporan dugaan keracunan yang dialami para penerima MBG.
Kasus tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Istri Wapres ke-6 Pilih Angkot dan Becak, Kini Pejabat Malah Dicopot Gegara Mobil Dinas
Sebab, semakin banyak penerima manfaat yang dijangkau, semakin besar pula jumlah makanan yang harus diproduksi dan didistribusikan dalam waktu yang relatif singkat.
Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut memperluas cakupan penerima MBG. Standar pengolahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga waktu konsumsi juga harus diperhatikan.
Target MBG Menjangkau Pesantren dan Madrasah
Di sisi lain, pemerintah melalui Kemenag terus mendorong pemerataan program MBG di lingkungan pendidikan keagamaan.
Pesantren dan madrasah menjadi salah satu sasaran perluasan program tersebut. Pemerintah ingin memastikan lembaga pendidikan di bawah Kemenag tidak tertinggal dalam mendapatkan manfaat MBG.
Jumlah pesantren dan santri yang tersebar di berbagai daerah membuat perluasan program ini memiliki cakupan yang cukup besar.
Namun, perluasan tersebut juga harus dibarengi dengan kesiapan sistem pengawasan keamanan pangan.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pesantren yang berada di wilayah dengan fasilitas dapur, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang berbeda-beda.
Dengan cakupan yang semakin luas, pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi salah satu faktor penting agar tujuan MBG tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Romo Syafi’i Bukan Pendatang Baru di Gerindra
Muhammad Syafi’i merupakan politikus Partai Gerindra yang kemudian dipercaya masuk pemerintahan sebagai Wakil Menteri Agama.
Sebelum menjadi Wamenag, ia pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Sumatera Utara I selama dua periode, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.
Selama berada di DPR, Romo Syafi’i pernah bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
Ia juga pernah menjadi anggota Komisi III yang menangani bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
Baca Juga: Link Download Perangkat Ajar Deep Learning SD Lengkap Semua Kelas dan Mapel, Gratis untuk Guru
Selain itu, Romo Syafi’i tercatat pernah menjadi anggota Badan Legislasi dan Badan Pengkajian MPR.
Di internal Gerindra, ia juga pernah menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra periode 2020–2025.
Kini, sikapnya yang tetap mendorong perluasan MBG ke pesantren menjadi sorotan karena muncul bersamaan dengan kasus dugaan keracunan di Sidoarjo.
Perluasan MBG Jadi Tantangan Pemerintah
Kasus di Pondok Pesantren Manbaul Hikam menunjukkan bahwa perluasan MBG bukan hanya persoalan meningkatkan jumlah penerima manfaat.
Keamanan makanan menjadi aspek yang tidak kalah penting.
Pemerintah perlu memastikan setiap makanan yang diproduksi dan disalurkan kepada siswa maupun santri memenuhi standar keamanan pangan.
Romo Syafi’i pun meminta kasus Sidoarjo tidak berhenti pada kesimpulan sementara. Penyebabnya harus ditemukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Baca Juga: Gratis Download Soal TKA SD MI 2026 Matematika Lengkap Jawaban dan Pembahasan Gratis
Media Indonesia juga melaporkan Romo Syafi’i meminta investigasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut. Dapur yang memasok makanan disebut telah beroperasi hampir satu tahun sebelum persoalan muncul.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menghadapi dua pekerjaan besar dalam menjalankan MBG.
Pertama, memperluas program agar semakin banyak siswa dan santri memperoleh makanan bergizi.
Kedua, memperketat pengawasan mulai dari dapur hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Wamenag: MBG Tetap Dibutuhkan Santri
Romo Syafi’i menegaskan dugaan keracunan di Sidoarjo harus ditelusuri berdasarkan penyebabnya.
Ia menilai satu kejadian tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh program MBG bermasalah.
Menurutnya, para santri yang ditemuinya justru masih menunjukkan ketertarikan terhadap program tersebut.
“Anak-anak tadi menyampaikan kalau mereka sangat senang dan menunggu datangnya makanan dari MBG,” kata Romo Syafi’i.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah masih berkomitmen melanjutkan sekaligus memperluas program MBG.
Namun, kasus di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa ekspansi program harus berjalan beriringan dengan peningkatan pengawasan dan keamanan pangan.
