POJOKSATU.ID - Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melontarkan teguran tegas kepada aparatur sipil negara, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terkait maraknya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan yang dinilai tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam apel bersama sekaligus momentum halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Senin (30/3/2026).

Dalam arahannya, Ratu Dewa menyoroti fenomena banyaknya aspirasi yang disampaikan melalui media sosial, bahkan tak sedikit berasal dari akun anonim.

Baca Juga: Tak Mau Ganggu Program Ini, Pramono Pastikan WFH ASN DKI Tak Jatuh di Hari Rabu Meski Ikuti Pusat

Ia mengaku kerap menerima komentar yang berisi tuntutan kesejahteraan, khususnya dari tenaga kesehatan dan pendidik berstatus PPPK.

Namun, menurutnya, cara penyampaian yang berlebihan dan tidak diiringi evaluasi diri menjadi hal yang perlu diluruskan.

Ratu Dewa menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam terhadap kesejahteraan pegawai.

Baca Juga: Trump Blak-blakan Ingin Rampas Minyak Iran dan Pulau Kharg, Sebut Pengkritik di AS Orang Bodoh

Upaya peningkatan terus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang ada.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.

Jangan sampai, kata dia, pegawai hanya vokal menuntut hak, tetapi mengabaikan tanggung jawab utama dalam melayani masyarakat.

Baca Juga: Pemilik Ayam Geprek Bekasi Ungkap Korban Pekerja Lepas di Kiosnya dan Dua Pelaku Pegawai Tetap

“Kalau kinerja tidak meningkat, target tidak tercapai, pelayanan masih lambat, dan disiplin rendah, lalu yang dibicarakan hanya soal gaji, ini tentu tidak profesional,” tegasnya.

Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah ASN di Kota Palembang mencapai 21.259 orang, terdiri dari 8.998 PNS dan 12.261 PPPK. Dengan jumlah sebesar itu, kualitas pelayanan publik menjadi sorotan utama.

Ratu Dewa pun memberi penekanan khusus kepada tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan cepat dan humanis, sementara para guru diminta meningkatkan kualitas pengajaran serta dedikasi terhadap peserta didik.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan pegawai, namun dengan catatan kinerja harus menjadi prioritas.

“Kalau memang kinerjanya baik, saya akan berada di barisan terdepan memperjuangkan kesejahteraan. Tapi kalau masih malas dan tidak ada perubahan, evaluasi pasti dilakukan,” pungkasnya.***