POJOKSATU.ID - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin, 24 November 2025.
Pertemuan yang digelar secara terbatas ini menarik perhatian publik karena membahas isu strategis pertahanan nasional.
Termasuk situasi keamanan di Papua serta rencana penataan struktur komando di wilayah tersebut.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.
Sebanyak 25 anggota dari delapan fraksi hadir dalam forum tersebut.
Meski tertutup, sejumlah informasi mengenai fokus pembahasan mengemuka, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan upaya memperkuat stabilitas keamanan di Papua, sebuah wilayah yang selama ini memiliki dinamika sosial–politik cukup kompleks.
Baca Juga: ASN Indonesia Sudah 5,5 Juta, Tapi Kenapa Belum Cukup? Kepala BKN Bongkar Titik Masalahnya!
Dalam pembukaannya, Utut Adianto menegaskan pentingnya sinergi antara parlemen, Kementerian Pertahanan, dan TNI untuk memperkuat strategi pertahanan.
Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya merajut kembali persatuan nasional dan memulai kilometer nol dalam pendekatan kebijakan keamanan wilayah.
Pernyataan ini menegaskan arah baru dalam penanganan wilayah rawan yang selama ini menjadi prioritas nasional.
Salah satu isu yang dibahas adalah rencana pembentukan struktur komando baru di Papua, termasuk wacana Kodam tambahan, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), hingga Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
Baca Juga: 125 Ton Sampah di TPS Sarimadu Tuntas Diangkut, DLH Kota Bandung Perketat Aturan Buang Sampah
Gugus satuan ini diproyeksikan untuk memperkuat kehadiran negara serta meningkatkan jangkauan pendekatan teritorial yang dinilai lebih efektif dalam membangun kestabilan jangka panjang.
Pertemuan tertutup ini juga menyoroti langkah antisipatif terkait ancaman keamanan lintas batas, dinamika kelompok bersenjata, serta penguatan hubungan TNI dengan masyarakat lokal.
Meski tidak seluruh detail dibuka ke publik, sejumlah anggota Komisi I mengakui urgensi pertemuan tersebut karena berkaitan dengan isu-isu sensitif yang memerlukan pembahasan internal.
Baca Juga: UNUSIA Apresiasi Capaian Publikasi Internasional Mahasiswa Prodi Akuntansi
Sifat rapat yang tertutup turut memunculkan pertanyaan dari publik mengenai tingkat transparansi isu pertahanan.
Namun DPR menegaskan bahwa materi yang dibahas menyangkut keamanan nasional sehingga tidak seluruh informasi bisa dipublikasikan secara terbuka.
Meski demikian, hasil rapat diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pertahanan serta meningkatkan efektivitas program keamanan di Papua.
Baca Juga: Bilal Siswa SMPN 6 Karawang Juara ROOKIE Fighter Jakarta
Selain Papua, diskusi juga menyentuh modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesiapan personel, serta penataan struktur komando di beberapa wilayah strategis lainnya.
Komisi I menilai bahwa sejumlah faktor perlu ditinjau ulang mengingat perkembangan geopolitik dan ancaman keamanan global yang terus berubah.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari rapat ini, terutama terkait kebijakan konkret yang akan diterapkan di Papua.
Mengingat pertemuan berlangsung secara tertutup, masyarakat berharap pemerintah dan DPR dapat memberi penjelasan lanjutan agar arah penguatan pertahanan tetap sejalan dengan prinsip transparansi dan kepentingan publik.
Rapat ini menjadi penegasan bahwa isu Papua dan pertahanan nasional masih menjadi prioritas utama negara.
Dengan koordinasi yang lebih solid antara DPR, Menhan, dan TNI, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional.***
