POJOKSATU.ID - Partai Gerindra menegaskan bahwa penganggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam sektor pendidikan memiliki dasar yang kuat.

Pasalnya, penerima manfaat utama program tersebut adalah para siswa yang menjadi bagian inti dalam sistem pendidikan nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan bahwa masuknya anggaran MBG ke dalam pos pendidikan bukan tanpa alasan.

Baca Juga: Mudik Gratis BUMN 2026, BNI Masih Buka Pendaftaran hingga 9 Maret, Berangkat 17 Maret, Ini Rutenya

Ia membantah anggapan bahwa program tersebut memotong atau mengurangi anggaran pendidikan secara sepihak.

“Secara faktual, masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan,” ujar Habiburokhman, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, anggaran MBG telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak penyusunan APBN 2025 dan 2026.

Baca Juga: Liburan Keluarga ke Bali Lebih Nyaman dengan Transportasi yang Fleksibel

Ia menekankan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, turut menyetujui alokasi anggaran tersebut.

“Bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG,” tegasnya.

Habiburokhman menjelaskan, meskipun terdapat sebagian anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendukung MBG, hal itu dinilai wajar karena program tersebut langsung menyasar siswa di sekolah.

Baca Juga: Dorong Energi Bersih di Karawang, Pertamina Regional JBB Bangun PLTS untuk Kelompok Budidaya Lele

Dengan demikian, MBG tetap berada dalam kerangka besar peningkatan kualitas pendidikan.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada alokasi program prioritas lain yang dihapus demi pembiayaan MBG.

Menurutnya, penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada penghapusan kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi rawan korupsi.

“Selain itu tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG, yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Habiburokhman, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

Baca Juga: Stimulus Ramadan 2026 Digelontorkan, Ini Jadwal Penyaluran Bantuan Pangan,Sasar 35 Juta Keluarga

Ia mengingatkan agar seluruh pihak memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati, tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” pungkasnya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung proses belajar mengajar di sekolah.***