POJOKSATU.id — Temuan mengejutkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga ini mengungkap adanya 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos).

Angka yang fantastis ini sontak menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan Kementerian Sosial (Kemensos), yang menilai perbaikan dan verifikasi data menjadi hal mendesak sebelum melangkah lebih jauh.

DTSEN Pegangan Mutlak

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan data penerima bansos benar-benar valid.

Ia mengingatkan, kebijakan tanpa basis data yang akurat berisiko membuat program salah sasaran.

Baca Juga: Daftar Lengkap Bansos yang Cair Agustus 2025, dari PKH hingga PIP

"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data, itu paling penting," kata Puan di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, saat ini penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang seharusnya menjadi pegangan mutlak.

“Jadi verifikasi data dahulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Data itu yang paling penting sebagai pegangan,” tegasnya.

Puan pun mengingatkan risiko besar jika data tidak akurat.

“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak yang dapat,” tambahnya.

Ia bercerita, ketika masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), proses verifikasi data selalu melibatkan banyak kementerian agar tidak terjadi kesalahan sasaran.

“Jadi tolong perbaiki dahulu datanya, evaluasi datanya,” tandasnya.

Baca Juga: Pemerintah Kini Gunakan DTSEN Sebagai Basis Utama dalam Menentukan Calon Penerima Bansos

Bansos untuk Masyarakat Miskin, Bukan Pegawai BUMN

Sorotan serupa datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq.

Ia mengaku kaget dengan temuan PPATK tersebut.

Menurutnya, persepsi umum selama ini adalah bahwa pegawai BUMN memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai sehingga tidak layak menerima bansos.

"Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak.

Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang," jelasnya.

Maman menegaskan, penyaluran bansos yang salah sasaran sangat menyalahi tujuan awal program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” tegasnya lagi.

Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Dukung Langkah Presiden Prabowo Bongkar Skandal Data Bansos Fiktif

Ia menjelaskan, DTSEN yang saat ini digunakan merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN bersama Kemenko Perekonomian.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima,” ujarnya.

Kemensos Akan Telusuri Satu per Satu

Menanggapi laporan PPATK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan verifikasi data.

“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya dengan Kementerian BUMN,” ungkapnya di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).

PPATK sebelumnya menyebut bahwa kejanggalan data tidak hanya terjadi pada penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN.

Terdapat pula 7.479 penerima yang berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 penerima dengan jabatan eksekutif atau manajerial.

Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh temuan ini akan diperiksa secara menyeluruh.

Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi pada 23 Agustus 2025, Cek Nama Anda Sekarang Sebelum Penyaluran Ditutup

“Kita ingin bansos tepat sasaran. Kalau ada data yang tidak sesuai, akan kita koreksi,” tutupnya.

Bagaimana menurut bapak ibu?

Adakah tanggapan atau pengalaman di lapangan yang bisa bagian? Tulis di kolom komentar ya.

Silakan akses artikel lainnya melalui apps kami: