POJOKSATU.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Isu mengenai perubahan susunan kabinet, menurutnya, bahkan belum pernah dibahas di internal pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia secara tegas membantah berbagai spekulasi yang berkembang terkait kemungkinan reshuffle kabinet di awal tahun 2026.
“Belum, belum dibicarakan di internal,” ujar Prasetyo, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com.
Prasetyo menjelaskan, dinamika yang belakangan ini muncul dan kerap diartikan sebagai reshuffle sebenarnya hanya berkaitan dengan peralihan penugasan salah satu pejabat negara.
Baca Juga: WOW! Kaesang Bagi-Bagi KTA yang Ada Emasnya, Sentil Sedikit Ayahnya yang Dulu Bagi-Bagi Sepeda
Ia menegaskan, perubahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perombakan kabinet secara menyeluruh.
Menurutnya, yang terjadi hanyalah perpindahan jabatan Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, kemudian ditugaskan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Proses tersebut, kata Prasetyo, telah melalui mekanisme resmi dan sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Dari Ngurus Bensin Kini Bahlil Bakal Urus Reaktor Nuklir! Setelah Dirinya Resmi Menjadi Ketua DEN
“Kalau yang dimaksud reshuffle itu karena adanya proses peralihan jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin sudah melalui fit and proper test di DPR, itu memang benar,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penugasan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia merupakan bagian dari kebutuhan kelembagaan dan bukan keputusan politik yang berkaitan dengan evaluasi kinerja kabinet.
Oleh karena itu, pemerintah meminta publik tidak mengaitkan perubahan tersebut dengan isu reshuffle Kabinet Merah Putih.
Prasetyo juga memastikan bahwa Presiden masih fokus pada konsolidasi pemerintahan dan percepatan program-program prioritas nasional.
Stabilitas kabinet dinilai penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan serta efektivitas kerja pemerintahan di tengah berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global.
Isu reshuffle kabinet sendiri kerap mencuat seiring dinamika politik nasional, terutama ketika terjadi pergantian jabatan di level menteri atau wakil menteri.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa setiap perubahan penugasan memiliki dasar hukum dan pertimbangan teknis yang jelas.
Dengan penegasan ini, pemerintah berharap spekulasi mengenai perombakan kabinet dapat diredam.
Baca Juga: Mantan Hakim Agung Sebut Gugatan CMNP terhadap Hary Tanoe Memiliki Dasar Hukum
Masyarakat diminta untuk tetap mencermati informasi resmi dari pemerintah dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum memiliki dasar yang jelas.***
