POJOKSATU.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti bantuan kemanusiaan yang datang dari Malaysia untuk warga terdampak bencana di Aceh.

Tito menyebut nilai bantuan tersebut tidak terlalu besar dan hanya berkisar sekitar Rp1 miliar, sehingga tidak sebanding dengan kemampuan serta anggaran penanganan bencana yang dimiliki pemerintah Indonesia.

Tito mengungkapkan, informasi mengenai bantuan itu awalnya ia terima dari laporan adanya pengusaha asal Malaysia yang berniat membantu pengiriman obat-obatan untuk korban bencana.

Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

Namun setelah dilakukan kajian secara menyeluruh, nilai bantuan tersebut ternyata relatif kecil.

“Setelah dilihat, obat, dikaji, berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya gak sampai Rp1 miliar, lebih kurang Rp1 miliar,” kata Tito, dikutip pojoksatu.id dari Republika, Rabu (17/12/2025).

Menurut Tito, jika dibandingkan dengan kapasitas negara, nilai bantuan tersebut sebenarnya tidak signifikan.

Baca Juga: Terungkap Lahan 93 Ribu Hektare yang Dikaitkan dengan Prabowo Ternyata Konsesi Negara, Ini Datanya

Pemerintah Indonesia, kata dia, memiliki anggaran yang jauh lebih besar untuk menangani bencana, baik dari sisi logistik, kesehatan, maupun bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

“Kita kan negara, kalau itu Rp1 miliar, kita cukup. Kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu,” ujarnya.

Tito menegaskan, pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk penanganan bencana di Aceh.

Baca Juga: Ramai Aksi Debt Collector, Anggota DPR Minta OJK Hapus Aturan Penagihan Pihak Ketiga

Mulai dari bantuan medis, logistik, personel, hingga anggaran darurat telah digelontorkan dalam jumlah yang jauh melampaui nilai bantuan luar negeri tersebut.

Ia juga mengingatkan agar bantuan dari luar negeri yang nilainya tidak terlalu besar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Menurutnya, ada risiko munculnya citra seolah-olah pemerintah tidak mampu menangani bencana sendiri, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Baca Juga: Lulus S2 Hukum, Uya Kuya Bikin Heboh Tesisnya Terinspirasi dari Rumah yang Dijarah! Kok Bisa?

“Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya gak seberapa, dibanding dengan kemampuan kita yang lebih dari itu,” tegas Tito.

Pernyataan Mendagri ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang menempatkan penanganan bencana sebagai tanggung jawab utama negara.

Bantuan dari luar negeri tetap dihargai sebagai bentuk solidaritas, namun tidak menjadi penopang utama dalam penanganan krisis.

Baca Juga: TPG Belum Cair di 2025, Apakah Bisa Masuk Pembayaran 2026? Ini Penjelasan Aturan dan Prosedurnya

Tito menilai, transparansi informasi sangat penting agar publik memahami bahwa negara hadir dan bekerja secara maksimal dalam membantu warga terdampak bencana.

Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengandalkan bantuan luar, tetapi mengerahkan kekuatan nasional secara menyeluruh.

Dengan penegasan ini, Tito berharap masyarakat tidak salah menilai kemampuan negara dalam menangani bencana.

Baca Juga: Uya Kuya Wisuda S2 Magister Hukum, Publik Pertanyakan Rentang Waktu Tesis

Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan berkelanjutan, tanpa bergantung pada bantuan yang nilainya relatif kecil dari luar negeri.***