POJOKSATU.ID - Menjelang Ramadan 2026, hampir 13 ribu warga di Sumatra Utara dan Aceh masih bertahan di tenda pengungsian akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra.
Kondisi ini terjadi meskipun sebelumnya pemerintah menjanjikan hunian sementara akan rampung sebelum bulan puasa.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana Banjir Pulau Sumatra, Tito Karnavian, melaporkan bahwa ribuan warga tersebut tersebar di dua provinsi, yakni Sumatra Utara dan Aceh.
“Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi yang semula 53.523 di tenda sekarang tersisa 850. Semuanya berada di satu kota di Tapanuli Tengah. Karena di sana kembali terjadi banjir,” ujar Tito dalam rapat evaluasi pemulihan bencana, dikutip pojoksatu.id dari IDN Times (18/2/2026).
Secara keseluruhan, jumlah pengungsi memang mengalami penurunan signifikan.
Di Aceh, misalnya, angka pengungsi yang sebelumnya mencapai sekitar 1,4 juta orang kini tersisa 12.144 jiwa.
Baca Juga: 17 Film Sedih Rekomendasi TikTok yang Bikin Nangis Berkali-kali, Siap-Siap Baper!
Mereka tersebar di 18 dari total 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Meski demikian, fakta bahwa ribuan warga masih tinggal di tenda darurat menjelang Ramadan menjadi perhatian serius.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesiapan hunian sementara yang sempat dijanjikan selesai sebelum memasuki bulan suci.
Baca Juga: Ruang CCTV Masjid Istiqlal Jakarta Terbakar, Shalat Tarawih Berjamaah Tetap Berjalan Lancar
Data korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra juga tergolong besar. Total korban meninggal dunia mencapai 1.205 orang.
Rinciannya, 376 jiwa di Sumatra Utara, 562 jiwa di Aceh, dan 267 jiwa di Sumatra Barat. Selain itu, ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Pemerintah terus melakukan percepatan pemulihan, termasuk pembangunan hunian sementara dan perbaikan infrastruktur terdampak. Namun, cuaca ekstrem dan banjir susulan di sejumlah wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemulihan.
Dengan dimulainya ibadah puasa pada Kamis (19/2/2026), ribuan warga yang masih berada di pengungsian harus menjalani Ramadan dalam keterbatasan.
Baca Juga: Pengawasan yang Perlu Diperkuat DPR, Pengamat Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat memastikan kebutuhan dasar, termasuk pangan dan layanan kesehatan, tetap terpenuhi.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah agar para korban bencana segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target.
Untuk informasi lengkap seputar ramadan 2026 bisa kunjungi website ramadhan pojoksatu.id.***
