POJOKSATU.ID - Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, melontarkan kritik keras yang mengguncang jajaran kementerian.
Ia menuding Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan laporan palsu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terkait kondisi kelistrikan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota pada akhir November lalu.
Khalid menyebut laporan Bahlil yang mengklaim bahwa 97 persen listrik Aceh sudah menyala adalah kebohongan yang membahayakan rakyat.
Baca Juga: Ucapan Bahlil Bikin Geger! SPBU Disebut Cocok Jadi Tukang Pijit, Netizen: Tak Pantas!
Menurut Khalid, fakta lapangan menunjukkan kondisi yang jauh berbeda.
Khalid mengatakan, Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak.
"Saya minta semua menteri lapor yang benar, jangan bohongi Presiden,” ujar Khalid, dikutip dari Kompas, Selasa 9 Desember 2025.
Khalid menegaskan bahwa manipulasi data bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bisa berdampak fatal bagi proses pemulihan.
Baca Juga: Tiket Jatiluhur Rp 65 Ribu Dikeluhkan Pengunjung, Waduk Dipenuhi Eceng Gondok
Ia menyebut, laporan palsu akan membuat Presiden salah mengambil keputusan strategis, yang akhirnya justru memperlambat bantuan terhadap korban bencana.
Kalau begini, hunian sementara bisa salah hitung, jumlah pengungsi bisa diperkecil, dan rakyat yang paling menderita.
"Jangan sampai rakyat jadi korban laporan palsu,” tegasnya.
Khalid juga memperingatkan bahwa budaya “asal bapak senang” bisa menciptakan jurang antara pemerintah pusat, pejabat daerah, dan masyarakat.
Jika data dimanipulasi, kata dia, konflik sosial sangat mungkin muncul di tengah warga yang sedang berjuang bertahan hidup.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia dalam rapat dengan Presiden Prabowo pada 7 dan 8 Desember 2025.
Melaporkan bahwa kelistrikan Aceh sudah pulih 93 persen lalu naik menjadi 97 persen.
Namun fakta lapangan membuktikan sebaliknya, sebagian besar wilayah.
Baca Juga: Cek di Sini! Siapa Saja yang Bisa Daftar PPPK BGN 2025, Ternyata Tidak Harus Jurusan Gizi
Yang terdampak masih padam total, jaringan rusak, gardu tenggelam dan tiang-tiang roboh belum tertangani.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi pengungsi yang harus bertahan tanpa penerangan, tanpa akses informasi, dan tanpa fasilitas dasar.
Banyak warga melaporkan kesulitan mendapatkan bantuan karena daerah gelap gulita dan tidak terjangkau komunikasi.
Tudingan Khalid memperlihatkan betapa kacaunya koordinasi antar kementerian dalam menangani bencana.
Baca Juga: PPPK Makin Cemas, Revisi UU ASN 2023 Disebut Tidak Hanya Menggerus Gaji tapi Juga Stabilitas Kerja
Laporan dari kementerian dinilai tidak sinkron, tidak terverifikasi, dan lebih mengutamakan pencitraan daripada kejujuran.
Pengamat kebencanaan menyebut laporan Bahlil sebagai “kesalahan fatal” yang menunjukkan lemahnya integritas data pemerintah.
Dalam situasi krisis, informasi yang melenceng dapat menimbulkan rantai kegagalan penanganan.
Selain itu, publik juga mempertanyakan mengapa kementerian bisa begitu cepat menyampaikan angka pemulihan yang tinggi.
Sementara kondisi lapangan memperlihatkan kehancuran yang belum tersentuh alat berat maupun petugas teknis.
TA Khalid menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat Aceh tidak boleh dijadikan korban kepentingan politik siapa pun.
Ia mendesak pemerintah pusat agar membentuk tim verifikasi data independen dan menindak pejabat yang sengaja memberikan laporan palsu.
“Kita semua bekerja untuk rakyat. Jangan sampai rakyat sengsara gara-gara data palsu,” pungkasnya.***
