POJOKSATU.id, JAKARTA— Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU masih di tangan KH Zulfa Mustofa.

Meski kesepakatan islah telah dicapai dalam Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jatim, Kamis (25/12), belum ada ralat atas keputusan Rais Aam.

Hal ini ditegaskan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Jumat (26/12) usai doa bersama PBNU di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, DKI Jakarta.

“Keputusan pleno itu kan belum dinasakh, belum diralat. Jadi masih berlaku,” ujar Miftachul Akhyar kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Baca Juga: Rumah Nenek Emi Berdiri Kokoh Berkat Kepedulian Aiptu Jamaludin

Pernyataan ini merujuk struktur kepengurusan PBNU sesuai keputusan rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) dimana menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua PBNU.

Miftachul Akhyar mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi langsung dengan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Dia meminta Gus Yahya agar tidak menyikapi keputusan pleno secara emosional.

“Sudah saya sampaikan. Sampeyan jangan tersinggung. Kalau pleno ini belum berubah, ya menunggu pleno berikutnya,” kata Miftachul Akhyar.

Menurutnya, mekanisme organisasi PBNU telah mengatur jalur penyelesaian apabila terdapat keberatan terhadap hasil pleno.

Baca Juga: Gus Yahya dan Rais Aam PBNU Saling Berpelukan di Pesantren Lirboyo, Sepakat Gelar Muktamar Bersama

Selama belum ada keputusan resmi yang mengubah atau membatalkan hasil rapat pleno, maka keputusan tersebut tetap sah dan mengikat secara organisasi.

Sebagaimana diketahui, PBNU menetapkan Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno yang dipimpin Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh.

Rapat tersebut digelar tanpa kehadiran Gus Yahya.

Mohammad Nuh menjelaskan bahwa penunjukan KH Zulfa Mustofa bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan PBNU hingga pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama pada 2026 mendatang.

“Beliau akan menjalankan tugas sebagai pejabat Ketua Umum sampai Muktamar NU yang insyaallah dilaksanakan tahun 2026,” ujar Mohammad Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan ini.***