POJOKSATU.ID - Pemerintah tengah dibuat geram oleh perbedaan data antara pusat dan daerah terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di atas kertas, dana masih melimpah. Tapi di lapangan, banyak pelaku usaha kecil mengeluh tidak lagi bisa mengajukan karena kuota dikatakan sudah habis.
Kondisi ini membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meradang.
Baca Juga: Dari Dapodik ke Puslapdik, Siapa Sebenarnya Penentu Nasib Cairnya TPG Guru?
Ia menduga ada disparitas informasi yang disengaja oleh sejumlah bank pelaksana.
“Data di kami menunjukkan dana masih ada sekitar Rp60 triliun, Jadi kalau di lapangan dibilang habis, saya curiga ada yang tidak beres,” ujarnya dalam rapat koordinasi pembiayaan UMKM di Jakarta.
Antara Data dan Fakta: Dua Dunia yang Tak Bertemu
Menurut data Kementerian Keuangan, total plafon KUR tahun 2025 mencapai Rp297 triliun.
Hingga akhir kuartal ketiga, penyaluran baru menyentuh angka sekitar Rp237 triliun artinya masih ada ruang lebih dari Rp60 triliun.
Baca Juga: Belum Ada Jadwal Resmi CPNS 2026, BKN Masih Koordinasi dengan Kementerian
Namun, di banyak daerah, cerita yang terdengar sangat berbeda. Di Solo, Palembang, hingga Mataram, pelaku UMKM mendengar kabar bahwa kuota sudah penuh.
Pernyataan seperti ini berulang dari banyak wilayah, Sebuah ironi di tengah ambisi pemerintah menjadikan KUR sebagai motor pemulihan ekonomi nasional.
Purbaya, Saya Tidak Mau Dana Publik Jadi Permainan
Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah akan menelusuri akar perbedaan data ini.
Baca Juga: Buruh Bergerak Lagi, Ribuan Massa Geruduk DPR Tuntut Keadilan Upah 2026
Ia menaruh curiga ada praktik penyembunyian kuota di tingkat cabang bank pelaksana.
Ia juga menyindir keras bank yang masih memperlambat proses pencairan atau meminta agunan padahal tidak diperlukan.
Program ini bukan untuk laporan cantik di akhir tahun, tapi untuk rakyat kecil yang butuh modal.
UMKM Jadi Korban Informasi yang Tak Sinkron
Di sisi lain, pelaku usaha kecil yang berharap pada KUR kini terjebak dalam kebingungan.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Ancam Bank Nakal Siap-Siap Pajaknya Kami Naikkan!
Mereka mendengar kabar dari berita bahwa dana masih tersedia, tapi saat datang ke bank justru ditolak.
Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap program KUR mulai goyah.
Padahal, selama ini KUR menjadi tulang punggung pembiayaan bagi jutaan UMKM di Indonesia.
Masalah Lama Data Terpusat tapi Implementasi Terfragmentasi
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai, persoalan utama ada pada kurangnya sistem integrasi data antara pusat dan cabang bank.
Ia juga menduga sebagian cabang bank menahan penyaluran karena ingin menjaga rasio kredit macet (NPL) tetap rendah.
Mereka lebih memilih aman daripada memenuhi target sosial program, tambahnya.
Menurutnya, masalah ini bisa diatasi dengan dashboard digital transparan yang menampilkan sisa kuota per wilayah secara terbuka untuk publik.
Baca Juga: LANJUTAN Contoh Soal dan Pembahasan Teks Fiksi Bahasa Indonesia SMA TKA 2025
Jadi pelaku usaha bisa tahu langsung, masih ada dana atau tidak.
Audit Nasional Penyaluran KUR Disiapkan
Purbaya menyatakan pemerintah tengah menyiapkan audit nasional terhadap seluruh bank pelaksana KUR.
Audit ini akan menelusuri apakah penyaluran benar sesuai dengan alokasi, atau ada praktik penundaan dan manipulasi laporan.
Baca Juga: LANJUTAN Contoh Soal dan Pembahasan Teks Fiksi Bahasa Indonesia SMA TKA 2025
Kementerian Keuangan juga akan mengusulkan agar ke depan ada mekanisme pelaporan publik online, di mana masyarakat bisa mengecek kuota KUR daerah mereka secara mandiri.
Ketimpangan Daerah Bank Besar Dominan di Jawa
Masalah disparitas penyaluran KUR juga terlihat dari sisi geografis.
Data menunjukkan sebagian besar dana KUR masih terserap di Pulau Jawa, sementara daerah luar Jawa hanya mendapat porsi kecil.
Di Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan, akses KUR bahkan belum mencapai 50% dari target.
Pemerintah kini berencana menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperluas jangkauan penyaluran, agar tidak hanya bergantung pada bank nasional.
Data Tanpa Aksi Tak Akan Menolong Rakyat
Ketimpangan data antara pusat dan daerah menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Baca Juga: Harga BBM Non-Subsidi Naik Lagi, Pertamina Pastikan Kenaikan Bersifat Tertarget dan Rasional
Di atas kertas, KUR tampak sukses Tapi di lapangan, rakyat kecil masih kesulitan mengakses modal.
Purbaya mengingatkan, Program publik tanpa transparansi hanya akan melahirkan kecurigaan.
Uang rakyat harus mengalir ke rakyat, bukan terhenti di sistem birokrasi atau laporan bank.
Selama data tak sinkron dan implementasi tidak terbuka, KUR hanya akan jadi angka di Excel bukan napas baru bagi jutaan UMKM yang masih berjuang bertahan hidup.***
