POJOKSATU.id, Merauke – Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI melakukan konsolidasi bersama Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, membahas progres pembangunan serta penguatan peran daerah otonom baru.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor gubernur, Sabtu (13/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Apolo menyampaikan apresiasi kepada DPD RI yang konsisten memperjuangkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak dipangkas pemerintah pusat.
Menurutnya, dana Otsus menjadi penopang utama percepatan pembangunan di Papua Selatan.
“Kalau dana Otsus dipotong, Papua akan semakin tertinggal. Karena itu, kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada DPD RI yang telah memperjuangkan agar dana Otsus tetap utuh,” ujar Apolo.
Apolo juga menyinggung ketimpangan pembangunan Papua dibanding wilayah lain di Indonesia.
Ia menyebut Papua baru mulai membangun pada 1961, jauh setelah Aceh dan Ambon yang lebih dahulu berkembang pasca-kemerdekaan.
“Papua di wilayah pantai masih cukup baik, tapi wilayah pegunungan masih jauh tertinggal. Karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dan afirmasi,” tambahnya.
Kunjungan PURT DPD RI ke Papua Selatan juga untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
Selain itu, mereka meminta dukungan pembangunan kantor DPD di kawasan pemerintahan tersebut.
Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, menegaskan pentingnya keberadaan kantor DPD yang representatif di Salor.
Ia berharap pusat pemerintahan Papua Selatan tidak berpindah-pindah seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
“Kami sudah memperjuangkan agar tidak ada efisiensi anggaran untuk Papua, dan itu telah disetujui pemerintah pusat. Selanjutnya, kami berharap kantor DPD bisa dibangun dekat dengan kawasan pemerintahan Salor,” ujar Hasan.
Ia pun meminta dukungan penuh dari Gubernur Apolo, termasuk pemberian hibah tanah untuk pembangunan kantor tersebut.
Apolo menegaskan, Pemerintah Papua Selatan mendukung penuh rencana itu.
“Kami akan terus mengawal agar pembangunan kantor DPD di Salor bisa terealisasi,” katanya.
Apolo juga memaparkan, pembangunan kantor gubernur, DPRP, dan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) saat ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Selatan yang hanya Rp1,3 triliun per tahun, tidak mencukupi untuk menopang pembangunan infrastruktur pemerintahan.
Karena itu, ia menegaskan Papua Selatan membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat agar ketertinggalan pembangunan bisa segera dikejar.
