POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat melalui akun X memberikan analisa terkait sikap Purnawirawan TNI yang terbelah dua kubu menyikapi posisi Wapres Gibran.
Menurutnya baru pertama kali ini terjadi di Indonesia, para tokoh militer terbelah menyikapi posisi Wakil Presiden (Wapres).
Lewat akun X miliknya, Hendri Satrio, Minggu (4/5) menyebut bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, posisi Wapres memicu perpecahan di kalangan mantan petinggi militer.
“Purnawirawan terbelah, Ngebelain vs Kritis terhadap posisi Gibran sebagai Wapres, baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres, ckckck. Duh, Negeriku, Negeri Cintaku,” kata Hensat di akun X miliknya @satriohendri, Minggu (4/5).
Cukup banyak yang memberikan komentar atau tanggapan terhadap unggahan ini. Hingga Minggu siang sudah ada 230 komentar atau tanggapan dari publik.
Menurutnya, purnawirawan TNI biasanya menunjukkan sikap yang relatif solid dalam menyikapi dinamika politik nasional, namun kehadiran Gibran yang masih muda dan dinilai minim pengalaman memunculkan perbedaan tajam di internal mereka.
Sebagian purnawirawan menyatakan dukungan penuh pada Gibran, menganggapnya sebagai simbol regenerasi dan keterlibatan generasi muda dalam politik.
Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mengkritisi langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang dianggap terlalu mendorong anaknya hingga ke posisi strategis dalam pemerintahan.
“Baru pertama terjadi di Indonesia, ada keterbelahan gegara posisi Wapres. Duh, Negeriku, Negeri Cintaku," tutup Hensat dengan nada prihatin.
Diketahui, Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang didalamnya terdapat Jenderal (Purn) Agum Gumelar hingga Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Sebaliknya Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti melalui mekanisme MPR.
Kelompok ini terdiri dari mantan Wapres Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan.
Purnawirawan TNI AD Buka Suara
Sementara itu, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD menyatakan menghormati pernyataan sikap yang disampaikan kolega mereka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak mengatakan, dari delapan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan, tak serta merta merepresentasikan seluruh sikap purnawirawan TNI, terutama di matra darat.
"Kami sampaikan bahwa pernyatan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI AD," kata Komaruddin, Jumat (2/5/2025).
PPAD, dia melanjutkan, memahami jika delapan butir tuntutan itu disampaikan dengan berlandaskan semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Komaruddin mengatakan, PPAD amat menghormati seluruh purnawirawan TNI di seluruh matra sebagaimana rekan seperjuangan dan keluarga, apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan, persatuan, dan keutuhan bangsa serta negara.
"Kami berharap, purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan untuk memperhatikan kaidah dalan AD/ART PPAD untuk kebaikan bersama," ujar dia.***
