POJOKSATU.id – Hubungan ekonomi Indonesia dan China kembali mendapat sorotan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menyatakan keinginannya untuk bergabung dalam tim negosiasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Langkah ini dianggap penting karena menyangkut pinjaman jumbo senilai US$7,3 miliar atau sekitar Rp120 triliun, yang sebagian besar bersumber dari China Development Bank (CDB).
Baca Juga: Jangan Panik! Ini Cara Mengatur Waktu saat Mengerjakan Soal TKA
Negosiasi ulang ini menjadi perhatian karena proyek kebanggaan dua negara tersebut.
Kini dihadapkan pada beban utang besar dan performa penumpang yang belum memenuhi target.
Menurut laporan Financial Times (Oktober 2025), sekitar 75 persen dari total pembiayaan proyek berasal dari pinjaman CDB.
Baca Juga: Kasus Bullying di SMPN 19 Tangsel, Dindikbud Tegaskan Korban dan Pelaku Didampingi
Sedangkan sisanya ditanggung oleh konsorsium BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Strategi Baru ke Beijing
Dalam pernyataannya di Surabaya, Purbaya mengatakan pemerintah berencana mengirim tim negosiasi ke Beijing untuk membahas struktur ulang utang proyek ini.
“Akan ada tim yang berangkat ke Cina untuk diskusi soal utang. Kalau saya diajak, saya ikut,” ujar Purbaya dikutip dari CNN Indonesia (10/11/2025).
Pernyataan ini menarik karena sebelumnya, pada Oktober 2025, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin ikut campur dalam negosiasi tersebut. Ia sempat berkata,
“Bagus. Saya nggak ikut, kan? Top!”
Baca Juga: Mantan Petinggi Pertamina Tegaskan Proses Blending BBM Dilakukan Sesuai Prosedur Resmi
Seolah menegaskan bahwa pembahasan utang sebaiknya dilakukan secara business to business (B2B) tanpa melibatkan dana APBN.
Namun, perubahan sikap Purbaya kini justru dianggap positif oleh sejumlah pengamat
Menandakan keterlibatan langsung pemerintah dalam memastikan transparansi dan kepastian keuangan proyek strategis ini.
Baca Juga: Masih Dapatkah Bantuan? Ini Penjelasan Lengkap tentang KPM Reguler 2025 dari Kemensos
Tekanan Ekonomi dan Diplomasi
Negosiasi dengan China bukan semata urusan angka.
Dalam konteks geopolitik, hal ini menjadi ujian hubungan ekonomi RI–China, dua negara yang kini saling bergantung dalam sektor investasi infrastruktur.
Baca Juga: Mantan Petinggi Pertamina Tegaskan Proses Blending BBM Dilakukan Sesuai Prosedur Resmi
China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total nilai perdagangan mencapai US$127 miliar pada 2024 (data BPS).
Selain proyek Whoosh, sejumlah infrastruktur strategis seperti Kawasan Industri Morowali, pelabuhan Patimban, dan PLTA Kayan juga melibatkan modal besar dari investor Tiongkok.
Baca Juga: Masih Dapatkah Bantuan? Ini Penjelasan Lengkap tentang KPM Reguler 2025 dari Kemensos
Namun, ketergantungan pada pinjaman luar negeri dinilai bisa menimbulkan risiko diplomasi ekonomi, terutama jika proyek gagal mencapai target pendapatan.
Pemerintah Indonesia kini berada di posisi krusial menjaga hubungan baik dengan Beijing, tapi juga memastikan utang tidak membebani keuangan nasional.
Proyek kereta cepat ini mulai beroperasi pada Oktober 2023 dan menjadi proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara.
Kecepatan maksimum mencapai 350 km/jam, memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung dari tiga jam menjadi sekitar 45 menit.
Namun, sejak peluncuran, okupansi penumpang masih fluktuatif. Data KCIC per Oktober 2025 menunjukkan rata-rata penumpang harian hanya sekitar 18 ribu orang.
Jauh di bawah kapasitas optimal 30 ribu penumpang per hari. Kondisi ini membuat beban bunga utang semakin terasa berat bagi operator.
Langkah negosiasi ulang dengan China disebut sebagai uji kredibilitas diplomasi ekonomi Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan restrukturisasi pinjaman dilakukan dengan skema yang lebih ringan, baik dari sisi bunga maupun tenor pembayaran.
Negosiasi ke Beijing kali ini bukan sekadar diplomasi finansial, tapi juga uji kepercayaan antara dua ekonomi raksasa Asia.
Baca Juga: Mantan Petinggi Pertamina Tegaskan Proses Blending BBM Dilakukan Sesuai Prosedur Resmi
Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, kedaulatan fiskal, dan keberlanjutan proyek strategis nasional.
Agar Whoosh tetap melaju, bukan tersendat di rel utang.***
