POJOKSATU.id - Gonjang-ganjing di tubuh Direktorat Jenderal Pajak kembali memanas setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyeret sejumlah pegawai di lingkungan DJP Jakarta Utara.
Belum reda riuhnya kasus itu, langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menggebrak.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara dicopot dari jabatannya, meski tidak ikut terseret dalam pusaran OTT.
Baca Juga: Akhirnya Resmi! KemenPAN-RB Pastikan CPNS 2026 Digelar, Harapan Pencari Kerja Kembali Hidup
Keputusan cepat itu sontak memicu perhatian publik. Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban struktural.
Menurutnya, pimpinan tidak bisa lepas tangan ketika ada anak buah yang terbukti bermain curang.
"Diistirahatkan dulu sementara, dirumahkan, nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Walaupun dia nggak terlibat langsung, kan sebagai Kakanwil dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,"
Baca Juga: Jabodetabek Lumpuh Daging! Los Pedagang Kosong, Harga Sapi Meledak Jadi Biang Kerok Mogok Massal
kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, dikutip pojoksatu.id dari detiknews 22/1/2026.
Ia menegaskan bahwa dirinya ingin memastikan pengawasan berjalan kuat hingga level pimpinan daerah.
Baginya, tak cukup hanya tidak ikut terlibat seorang pejabat harus mampu memastikan bawahannya tidak bermain-main.
Baca Juga: Jabodetabek Lumpuh Daging! Los Pedagang Kosong, Harga Sapi Meledak Jadi Biang Kerok Mogok Massal
"Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu."
"Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan," tegasnya.
Langkah ini disebut sebagai sinyal keras bahwa Purbaya tidak main-main dalam membersihkan institusi pajak dari praktik suap dan penyimpangan.
Di sisi lain, pencopotan itu memunculkan spekulasi bahwa Kemenkeu tengah menyiapkan perombakan besar di lingkungan DJP untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Dengan pencopotan pucuk pimpinan meski tidak terseret OTT, publik mulai melihat arah baru reformasi pajak.
Baca Juga: Akhirnya Resmi! KemenPAN-RB Pastikan CPNS 2026 Digelar, Harapan Pencari Kerja Kembali Hidup
Pemimpin ikut bertanggung jawab, tak lagi sekadar mengandalkan proses hukum bagi pelaku langsung.***
