POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyindir keras sejumlah gubernur.

Yang datang ke Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Purbaya menegaskan bahwa sebelum ribut soal anggaran.

Pemerintah daerah (Pemda) sebaiknya menghabiskan dulu uang yang masih mengendap di bank.

Baca Juga: Ribuan PPPK Paruh Waktu Belum Terima SK Hingga Awal November 2025, Cek Daerah yang Tertunda dan Masih Proses, Termasuk di Jawa Barat

Purbaya menegaskan, kemarin datang ke saya ribut aja, uangnya masih banyak. Padahal habisin aja duitnya, baru ribut ke saya.

"Begitu saya lihat lagi, oh duitnya masih banyak,” katanya Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa 4 November 2025.

Pernyataan itu langsung menarik perhatian publik dan kalangan birokrat.

Bukan hanya karena nadanya yang tegas, tetapi juga karena menyentil persoalan klasik.

Baca Juga: Sudah November TPG TW 3 2025 Belum Cair dan Info GTK Belum Valid, Apa Penyebab dan Solusinya agar Cepat Kode 08 dan Cair ke Rekening Guru?

Yang selama ini menghantui daerah, serapan anggaran yang rendah.

Kritik Purbaya muncul setelah sejumlah kepala daerah mendatangi Kementerian Keuangan untuk mengeluhkan turunnya alokasi TKD dalam RAPBN 2026.

Anggaran TKD tahun depan dipatok sebesar Rp 649,99 triliun, turun jauh dibanding alokasi di APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Para gubernur menilai pemangkasan tersebut bisa menghambat pembangunan di daerah.

Namun Purbaya menegaskan, keluhan itu sebaiknya disertai evaluasi internal.

Karena masih banyak dana daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Purbaya mengatakan, kalau saya lihat datanya, uang daerah di bank masih banyak.

"belanjanya belum jalan maksimal. Jadi jangan dulu ribut, habiskan dulu yang ada,” ujarnya dikutip dari detik.com, Selasa 4 November 2025.

Baca Juga: Tanpa Validasi Baru di Info GTK, TPG Triwulan 4 2025 Dijanjikan Cair Lebih Cepat! Cek Fakta dan Jadwal Resminya di Sini!

Menariknya, di balik pemangkasan TKD, Purbaya menjelaskan bahwa alokasi dana program pusat ke daerah justru naik signifikan.

Ia memaparkan, nilai program yang digelontorkan langsung oleh pemerintah pusat ke daerah meningkat dari Rp 930,7 triliun menjadi Rp 1.377 triliun.

Kenaikan sebesar Rp 447,2 triliun itu, kata Purbaya, menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen.

Untuk mendorong pembangunan daerah, hanya saja dengan mekanisme baru yang lebih terukur dan terawasi.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan Mikroplastik, Ternyata Indonesia Sudah Lama Mengkonsumsi, Simak Ancaman Serius bagi Kesehatan

Lebih jauh, Purbaya menyoroti lemahnya tata kelola dan rendahnya serapan belanja di banyak daerah.

Menurutnya, hal inilah yang membuat pemerintah pusat ragu menambah dana hibah atau transfer tanpa ada bukti kinerja yang membaik.

“Saya perlu cerita yang kuat dari Pemda soal belanjanya, supaya saya bisa bantu angkat debat ke Presiden,” kata Purbaya.

“Kalau nggak ada perbaikan, ya saya juga digebuk duluan,” tambahnya.

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai.

Reformasi tata kelola keuangan daerah kini menjadi keharusan.

Tanpa perubahan signifikan, Pemda bakal terus jadi sorotan karena dianggap tidak efisien dalam mengelola APBD.

Purbaya juga mewanti-wanti agar situasi ini tidak menimbulkan efek balik menuju sistem keuangan yang lebih sentralistik.

Ia menekankan bahwa prinsip desentralisasi fiskal yang sudah berjalan selama dua dekade perlu dijaga.

Baca Juga: Program MBG Belum Steril dari Kasus Keracunan, Kini Pemerintah Ingin Gandeng India Kerja Sama

Tapi, Pemda harus menunjukkan kinerja yang layak agar kepercayaan fiskal dari pemerintah pusat tidak berkurang.

Dalam penutup rapat, Purbaya meminta bantuan anggota DPD RI agar ikut mendorong Pemda memperbaiki tata kelola dan mempercepat serapan anggaran.

Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus diperkuat dengan bukti nyata, bukan sekadar wacana.

Purbaya menjelaskan, kalau Pemda sudah punya track record bagus, saya bisa bantu perjuangkan kenaikan TKD.

Baca Juga: Ngobras Penyuluhan: Transformasi Penyuluh Jadi Agripreneur untuk Pertanian Modern

"Tapi kalau tidak ada perbaikan, ya susah,” kata Purbaya dikutip dari detik.com, Selasa 4 November 2025.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap membuka ruang dialog, namun hasil nyata di lapangan menjadi kunci.

Purbaya juga menambahkan, reformasi keuangan daerah akan menjadi salah satu fokus utama

Dalam kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.

Pernyataan Purbaya menjadi tamparan keras bagi daerah yang masih santai menghadapi lambatnya belanja publik.

Dengan dana besar yang mengendap di bank, pembangunan tentu tidak akan bergerak cepat.

Pesan Purbaya sederhana, jangan hanya ribut minta tambahan dana, tapi buktikan dulu bisa membelanjakan yang sudah ada dengan baik.***