POJOKSATU.id- Dukungan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap pencalonan Thomas Djiwandono—ponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Di tengah riuh publik dan sorotan pasar internasional, Purbaya justru tampil paling vokal memberikan restu.
Saat ditemui di Gedung DPR, Senin (19/1/2026), Purbaya menyampaikan dukungan terbuka yang langsung memanaskan percakapan publik.
Baca Juga: Jasad Pramugari Pesawat ATR 42-500 Tersangkut Pohon Jurang Gunung Bulusaraung, Evakuasi Sulit
"Ya baguslah biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Tadi fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung,"
Ujar Purbaya di Jakarta Pusat, dikutip pojoksatu.id dari detikfinance 19/1/2026.
Pernyataan itu sontak mengundang respons keras dari berbagai kalangan.
Baca Juga: Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia: dari PTPG hingga PTN Berbadan Hukum Bertaraf Dunia
Pasalnya, pencalonan Thomas sudah lebih dulu menimbulkan diskusi mengenai persepsi independensi Bank Indonesia.
Reuters melaporkan bahwa pasar mencermati langkah ini karena melibatkan figur yang memiliki kedekatan dengan Presiden.
Sehingga menimbulkan kekhawatiran potensi campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter.
Baca Juga: Jasad Pramugari Pesawat ATR 42-500 Tersangkut Pohon Jurang Gunung Bulusaraung, Evakuasi Sulit
Meski begitu, Purbaya membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa BI tetap independen dan koordinasi fiskal–moneter akan berjalan sesuai mekanisme Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurutnya, pemindahan Thomas dari lingkup fiskal ke moneter adalah langkah yang justru memperkaya kapasitas pejabat negara dalam pengambilan kebijakan strategis.
Di sisi lain, dinamika politik-ekonomi seputar pencalonan ini semakin memanas.
DPR telah menerima Surat Presiden yang berisi tiga nama calon Deputi Gubernur BI.
Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solihin M. Juhro. Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) menjadi tahap krusial berikutnya.
Baca Juga: Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia: dari PTPG hingga PTN Berbadan Hukum Bertaraf Dunia
Publik pun terbelah. Sebagian menilai Thomas kompeten sebagai pejabat ekonomi muda.
Sementara sebagian lainnya melihat isu sensitivitas politik yang dapat memengaruhi persepsi pasar.
Namun satu hal pasti pernyataan Purbaya telah menjadi pemantik viral yang membuat isu ini semakin mencuat ke permukaan.***
