POJOKSATU.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap dapat dilaksanakan meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah saat ini tengah memanas.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menanggapi wacana penundaan haji 2026 yang muncul sebagai salah satu skenario jika konflik di kawasan tersebut semakin memburuk.
Menurut Puan, ibadah haji merupakan kewajiban penting bagi umat Islam sehingga pelaksanaannya diharapkan tetap dapat berjalan dengan baik meskipun kondisi global sedang tidak stabil.
“Terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan Maharani, Kamis (12/3/2026).
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan jemaah haji tetap harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah tersebut.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi serta menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar potensi risiko yang muncul akibat konflik di kawasan Timur Tengah dapat diminimalkan.
Baca Juga: Drama Penahanan Gus Yaqut di KPK, Massa Banser Goyang Pagar Gedung hingga Bakar Baju Bertuliskan KPK
Puan juga menyebut DPR melalui komisi terkait akan terus melakukan pengawasan serta kajian terhadap pelaksanaan ibadah haji agar jemaah Indonesia tetap mendapatkan rasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“DPR melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan serta kenyamanan jemaah haji Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI telah menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf untuk membahas kemungkinan skenario penyelenggaraan haji 2026 di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah opsi yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia.
Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jemaah haji meskipun situasi konflik masih berlangsung, dengan catatan dilakukan berbagai langkah mitigasi keamanan.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah pengalihan jalur penerbangan guna menghindari wilayah udara yang dianggap berisiko seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Skenario kedua adalah kemungkinan penundaan atau pembatalan keberangkatan jika situasi keamanan dinilai terlalu berbahaya bagi keselamatan jemaah.
Sedangkan skenario ketiga adalah jika pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup layanan ibadah haji akibat kondisi konflik yang tidak terkendali.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah penyelamatan dana layanan haji yang telah dibayarkan oleh para calon jemaah.***
