POJOKSATU.id — Pemerintah pelat merah PT Timah Tbk kini berada di ujung tanduk.

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran menghantui lebih dari 4.000 karyawan.

Separuh di antaranya terancam kehilangan pekerjaan jika target produksi dan penerimaan negara tidak tercapai hingga akhir 2025.

Baca Juga: Enam Stasiun MRT Segera Dibangun di Tangerang, Jadi Solusi Macet dan Dorong UMKM

Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, secara terbuka menyampaikan kondisi genting ini dalam rapat di DPRD Bangka Belitung.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran direksi sedang bekerja keras untuk meningkatkan produksi, salah satunya dengan memperketat pengawasan di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP).

Masalahnya, kebocoran tambang masih terjadi. Baik dari aktivitas ilegal maupun mitra resmi yang menjual hasil tambang ke smelter lain.

Baca Juga: Pernyataan HRD PT GSI Dihadapan Bupati Sukabumi 4 Bulan Lalu, Sebut Proses Rekrutmen Gratis, tapi Kini Diduga Ada Pungli

Untuk menutup celah itu, PT Timah mengandalkan tim Satgas internal yang sudah dilatih Kopasus.

Harapannya, seluruh kegiatan tambang dapat berjalan legal sehingga target produksi 22.000 ton di 2025 bisa tercapai, bahkan meningkat menjadi 30.000 ton di 2026.

Restu menambahkan, perusahaan juga tengah menyiapkan revisi RKAB dengan target ambisius 80.000 ton.

Baca Juga: Dapat Audit dari DPMD Jabar, Kades di Garut Diduga Beri Keterangan Palsu, Warga Murka Minta Periksa Keuangan Desa

Selain mengejar produksi utama, PT Timah juga membidik potensi sisa hasil peleburan (SHP) berupa zirkon.

Ratusan ribu ton tailing atau tin slag yang menumpuk diharapkan bisa diolah sehingga menghasilkan tambahan pemasukan negara lewat pajak, royalti, hingga kontribusi CSR.

Namun, kritik juga datang dari DPRD Bangka Belitung.

Baca Juga: Pemain Timnas Indonesia Tegur Fans Soal Foto AI Edit Mesra, Bikin Risih dan Resah, Rizky Ridho Angkat Bicara, Sandy Walsh Siap Blokir

Rina Tarol menegaskan, PT Timah tidak boleh hanya menjadi “penimbang” hasil tambang, melainkan harus aktif menambang langsung agar mitra tidak merasa dirugikan dengan harga murah dan prosedur berbelit.

Ia juga menyoroti praktik penyelundupan hasil tambang di Belitung yang dibawa ke Bangka.

Menurut Rina, solusi nyata yang harus ditempuh adalah pembangunan smelter di Belitung, sekaligus menindak tegas pihak yang menampung tambang ilegal.

Baca Juga: Nuansa Baru Nonton di Bioskop Kesayangan, Video Prabowo Subianto Jadi Opening dalam Semua Genre Film

“Jangan sampai Satgas hanya jadi beban anggaran perusahaan,” pungkasnya.***