POJOKSATU.id — Isu soal Joko Widodo (Jokowi) disebut akan ikut mengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Yang muncul dalam pernyataan pimpinan wilayah menarik untuk ditelisik lebih jauh.
Sebab antara klaim di tingkat daerah dan sikap resmi di pusat, muncul perbedaan signifikan.
"Rakorwil ini adalah persiapan menuju 2029. Pekerjaan kita berat, namun kami yakin jika struktur terbentuk sampai ke pelosok, PSI akan semakin besar."
Baca Juga: Analisis ITB: Puncak Musim Hujan, Siklon Senyar, dan Degradasi Lahan Perparah Banjir Sumatera
"Pak Jokowi akan turut mengurus partai ini bila semua ranting terbentuk,"
ujar Kelmi dalam Rakorwil PSI Riau, Minggu (30/11/2025).
Asal Klaim dari Daerah
Pada akhir November 2025, pengurus DPW PSI Riau menyebut bahwa nama Jokowi masuk dalam narasi pengurusan partai dengan catatan jika ranting telah terbentuk penuh hingga tingkat desa.
Pernyataan itu muncul dalam konteks konsolidasi struktural menjelang Pemilu 2029.
Sikap ini sejalan dengan ambisi lokal PSI Riau yang menargetkan memperoleh 60 kursi legislatif saat Pemilu 2029.
Baca Juga: Prospek Ekonomi Jabar di 2026: Optimisme!
Dengan menggunakan nama figur nasional seperti Jokowi.
klaim tersebut bisa dilihat sebagai bagian dari upaya mobilisasi kader dan menarik dukungan moral maupun politik sebuah strategi lokal untuk memperkuat posisi daerah.
Kenyataan di Tingkat Pusat: Tidak Ada Keputusan Resmi
Meski nama Jokowi disebut dalam level daerah, situasi berbeda ketika melihat respon dari pucuk pimpinan pusat.
Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI menanggapi isu bahwa Jokowi bakal menjadi Dewan Pembina dengan sikap hati-hati.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan Dewan Pembina merupakan kewenangan dewan pendiri partai.
Bukan dirinya, dan meminta publik untuk menunggu pembentukan DPP serta tim formatur selesai dulu.
Sementara itu, Jokowi sendiri saat ditanya menyebut bahwa jika media ingin mengetahuinya, “tanyakan ke PSI.”
Dia juga mengaku belum ada pembicaraan serius dengan pihak partai terkait masuk struktur.
Baca Juga: Ribuan Honorer Terancam PHK! Outsourcing Disebut Satu-Satunya Solusi, Benarkah?
Dengan demikian, hingga saat ini tidak ada dokumen resmi, pengumuman, atau keputusan formal yang menyatakan bahwa Jokowi adalah pengurus atau anggota struktural PSI.
Ada Jurang Narasi Antara Daerah dan Pusat
Perbedaan antara klaim di tingkat daerah dan sikap resmi di pusat menunjukkan jurang narasi yang cukup lebar.
Di satu sisi, pengurus daerah menggunakan figur nasional Jokowi untuk merangsang mobilisasi struktural di sisi lain.
Pusat partai tetap menjaga jarak dan menegaskan bahwa posisi resmi baru bisa dibicarakan setelah struktur DPP final.
Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting
Apakah pengurus daerah berinisiatif menggunakan nama besar demi kepentingan lokal?
Atau adakah komunikasi internal yang belum tuntas antara pusat dan daerah sehingga memunculkan klaim prematur?
Klaim “Jokowi akan ikut mengurus PSI” saat ini hanya datang dari pengurus daerah (DPW PSI Riau).
Baca Juga: Ketum PWI: Ekosistem Pers Sehat, Bangsa Kuat
bukan dari struktur pusat atau keputusan resmi.
Pimpinan pusat PSI melalui Kaesang secara tegas belum menyetujui pengangkatan figur nasional manapun sebagai pengurus, dan meminta publik menunggu formasi DPP.
Jokowi sendiri belum membuat komitmen resmi untuk bergabung atau menduduki posisi struktural di PSI.***
