POJOKSATU.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat agenda hilirisasi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sebanyak 18 proyek strategis.
Dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp600 triliun akan mulai masuk tahap pekerjaan lapangan pada tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Rapat tersebut membahas langkah percepatan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari perikanan, pertanian, energi, hingga mineral dan batu bara.
“Hari ini kami rapat dengan Bapak Presiden, khususnya menyangkut percepatan hilirisasi. Dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS (feasibility study),".
Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!
"kita akan selesaikan di tahun ini semuanya, dan di 2026 langsung pekerjaan lapangan bisa berjalan,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya.
Menurutnya, proyek senilai ratusan triliun rupiah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah.
Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Baca Juga: Stop Hujat Pemimpin Ucap Prabowo Tegas Ingatkan Bangsa Hormati yang Pernah Berjasa
“Tujuannya apa? Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek ini yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun,"
"maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan produk-produknya menjadi substitusi impor,” tambah Bahlil.
Dalam beberapa tahun terakhir, konsep hilirisasi menjadi kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor bahan mentah.
Proyek-proyek yang disiapkan pemerintah kali ini tidak hanya berfokus pada sektor tambang.
Tetapi juga menyentuh sektor pangan dan energi yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Saya Bukan Takut Jokowi Ucap Prabowo Tegas Bantah Isu Dikendalikan, Hormati Pendahulu Tanpa Tunduk!
“Hilirisasi ini tidak hanya di sektor minerba, tetapi juga perikanan dan pertanian,” jelas Bahlil.
“Kita ingin agar sumber daya kita tidak lagi dijual mentah, tapi diolah di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan tenaga kerja baru.”
Kementerian ESDM mencatat, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar seluruh kementerian mempercepat pembangunan industri pengolahan dalam negeri.
Baca Juga: Kasus Korupsi BBM Rp 285 Triliun: Skandal Terbesar dalam Sejarah Migas Indonesia?
Pemerintah ingin memastikan agar komoditas strategis seperti nikel, batu bara, dan produk pertanian memiliki rantai pasok yang lengkap dari hulu ke hilir di wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyoroti pentingnya percepatan proyek Dimethyl Ether (DME), yang akan menjadi substitusi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Ia menegaskan, kebutuhan LPG nasional yang terus meningkat harus segera diimbangi dengan produksi energi alternatif di dalam negeri.
“Kita baru saja meresmikan pabrik di Cilegon, dan kita membutuhkan LPG sekitar 1,2 juta ton per tahun".
"Ke depan, pada 2026, konsumsi kita akan mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri,” ungkapnya.
Selain proyek DME, pemerintah juga tengah menyiapkan kilang minyak baru untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
“Kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan satu kilang minyak baru, dan sisanya akan segera berjalan,” kata Bahlil.
Langkah tersebut diharapkan bisa menekan impor bahan bakar dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menyebutkan, 18 proyek hilirisasi yang sedang disiapkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar proyek berada di luar Pulau Jawa, untuk memastikan pemerataan ekonomi.
Baca Juga: Stop Hujat Pemimpin Ucap Prabowo Tegas Ingatkan Bangsa Hormati yang Pernah Berjasa
“Pemerintah ingin pembangunan tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga merata hingga ke kawasan timur,” ujar Bahlil seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.
Dengan investasi sebesar Rp600 triliun, pemerintah memperkirakan proyek-proyek ini akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru.
terutama di kawasan industri yang tengah dibangun di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra.
Baca Juga: Sarang Narkoba Kampung Ambon Digerebek Polisi, Sejumlah Pelaku dan Barang Bukti Ditemukan
Selain memperkuat industri dalam negeri, hilirisasi diharapkan mampu menarik minat investor asing untuk menanamkan modal jangka panjang di sektor manufaktur Indonesia.
Keterangan pers Bahlil Lahadalia ini menandai keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Saya Bukan Takut Jokowi Ucap Prabowo Tegas Bantah Isu Dikendalikan, Hormati Pendahulu Tanpa Tunduk!
dalam melanjutkan agenda hilirisasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional 2026 dan seterusnya.
Proyek senilai Rp600 triliun ini bukan sekadar angka besar di atas kertas.
Melainkan langkah konkret menuju transformasi industri nasional dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara produsen bernilai tambah.
Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!
Dengan langkah cepat yang sudah dipersiapkan, tahun 2026 diproyeksikan menjadi titik awal babak baru hilirisasi Indonesia. Seperti yang ditegaskan Bahlil,
“Kalau kita ingin mandiri, tidak ada jalan lain selain mempercepat pembangunan industri dalam negeri.”
Tapi apakah Indonesia siap dengan tantangan yang akan terjadi pada tahun 2026 mendatang?***
