POJOKSATU.ID - Kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Polri karena dianggap menimbulkan masalah di lapangan.
Salah satu isu terbesar adalah dugaan bergesernya peran SPPG berbasis masyarakat yang sebelumnya sudah bermitra dengan sekolah.
Baca Juga: Progres NIP PPPK Paruh Waktu di Blitar Capai 98 Persen, SK Segera Menyusul
Laporan tersebut muncul dari berbagai daerah, termasuk Grobogan dan Brebes di Jawa Tengah.
Menurut Yahya, program yang awalnya bertujuan memberikan dukungan gizi kepada anak sekolah justru menjadi sumber ketegangan baru.
Kehadiran aparat berseragam di lingkungan pendidikan disebut membuat sebagian masyarakat merasa tidak nyaman.
Baca Juga: Distribusi BBM di Bengkulu Dipastikan Aman, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Intensifkan Pengawasan
Dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Yahya menyampaikan keluhan bahwa SPPG Polri justru mengambil alih peran organisasi masyarakat setempat yang sebelumnya dipercaya sekolah untuk mengelola MBG.
Ia mengungkapkan laporan bahwa sejumlah oknum polisi datang langsung ke sekolah-sekolah menawarkan kerja sama sebagai mitra SPPG.
Praktik ini membuat sekolah merasa serba salah karena kehadiran polisi kerap dianggap bentuk pengamanan atau instruksi, bukan penawaran biasa.
Baca Juga: Tangsel Sukses Raih Predikat Kota Berkinerja Baik dalam Program Percepatan Penurunan Stunting
Akibatnya, SPPG lokal yang sudah lama bermitra dengan sekolah digeser perlahan tanpa penjelasan terbuka.
Yahya menjelaskan bahwa situasi ini menimbulkan benturan sosial di masyarakat.
SPPG masyarakat yang bertahun-tahun membantu sekolah kini tersingkir karena adanya kekuatan struktural dari unsur kepolisian.
Baca Juga: Lewat Honda Bikers Day, Daya Group dan DAM Serahkan Mesin Air Minum untuk Yayasan Darul Azkia
Dua daerah yang paling banyak melaporkan persoalan ini adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Brebes.
Beberapa sekolah disebut tiba-tiba mengalihkan kemitraan ke SPPG Polri, tanpa musyawarah dengan mitra lama.
Menurut laporan yang sampai ke DPR, warga setempat sempat merasa tertekan untuk menerima SPPG Polri karena aparat hadir langsung dalam proses penawaran.
Fenomena ini memicu kekhawatiran bahwa pelaksanaan program gizi justru meninggalkan prinsip pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama MBG.
Baca Juga: Keputusan Baru MenPAN RB, PPPK Paruh Waktu Dibatasi 7 Jabatan, Masa Kerja Setahun
Yahya menegaskan bahwa SPPG berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam program MBG, mulai dari penyediaan bahan makanan, tenaga masak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Karena itu, ia mendesak BGN dan Polri untuk menertibkan pola kerja agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.
Ia juga meminta jajaran Polri untuk menjaga pendekatan agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat.
Menurutnya, kehadiran aparat berseragam di sekolah idealnya hanya dalam konteks pengamanan, bukan perebutan peran dalam program sosial.
Baca Juga: Sistem Rujukan BPJS Akan Diubah, Pasien Tak Lagi Dilempar-lempar ke Banyak RS
Di sisi lain, ia mengapresiasi SPPG Polri di beberapa daerah yang dinilai memiliki sarana lengkap dan sistem kerja tertata.
Namun Yahya menegaskan hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menggeser partisipasi masyarakat yang sudah terbangun sejak awal.
Selain keberadaan SPPG Polri, Yahya juga menyoroti munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah yang menerapkan MBG.
Ia menyebut bahwa ada SPPG yang tidak menempatkan ahli gizi secara optimal sehingga kualitas makanan tidak terjaga.
Ia mendesak agar setiap SPPG, baik dari masyarakat maupun Polri, memenuhi standar higienis dan keamanan pangan.
Ia menekankan bahwa program MBG harus mengutamakan kualitas makanan, bukan sekadar mengejar jumlah penerima.
Komisi IX meminta BGN menyiapkan pedoman yang jelas mengenai pola kerja SPPG, termasuk pembagian peran antara SPPG Polri dan SPPG berbasis masyarakat.
Tanpa aturan yang kuat, potensi tumpang tindih akan terus terjadi.
Menurut Yahya, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya dinilai dari jumlah anak yang menerima makanan.
Baca Juga: Lewat Honda Bikers Day, Daya Group dan DAM Serahkan Mesin Air Minum untuk Yayasan Darul Azkia
Tetapi juga bagaimana program itu diselenggarakan secara transparan, melibatkan masyarakat, dan bebas tekanan.
Isu keterlibatan SPPG Polri dalam program MBG membuka kembali perdebatan mengenai peran aparat negara dalam program sosial.
Kritik DPR menunjukkan pentingnya memastikan program gizi tidak hanya berjalan efisien, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.
Selama pedoman dan koordinasi tidak diperjelas, benturan sosial di tingkat sekolah bisa terus terjadi.
Program MBG seharusnya menjadi jembatan kebaikan antara pemerintah dan masyarakat bukan sumber ketegangan baru.***
