POJOKSATU.ID - Program makan siang bergizi gratis yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah kini menuai banyak kritik.

Baru baru ini terungkap bahwa satu dari tiga anak sekolah di Indonesia pernah menerima makanan yang tidak layak konsumsi, termasuk basi atau rusak.

Survei yang dilakukan oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama KPAI terhadap 1.624 anak di 12 provinsi menemukan.

Bahwa 35,9 % dari responden mengaku pernah menerima makanan bergizi gratis dalam kondisi bau, rusak, atau bahkan basi.

Baca Juga: Sertifikat Hasil TKA untuk Apa Saja? Ini Penjelasan Lengkapnya!

Sebanyak 11 anak bahkan mengaku tetap mengonsumsi makanan tersebut karena merasa “terpaksa bersyukur”.

Fakta ini menjadi sorotan karena tidak hanya mengguncang kepercayaan publik.

Tetapi juga mengundang keraguan terhadap efektivitas program dan komitmen pemerintah dalam menjamin kualitas gizi anak sekolah.

Program yang dikenal dengan istilah Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai solusi cepat.

Baca Juga: Publik Kaget, MUA Viral ‘Dea Lombok’ Ternyata Pria Bernama Denny

Untuk memperbaiki gizi anak anak dan menekan angka stunting, termasuk meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar.

Namun data lapangan menunjukkan bahwa fokus pada kuantitas saja tidak cukup bila kualitas dan distribusi diabaikan.

Menurut akademisi yang meneliti program ini, “kualitas bahan baku, waktu distribusi, dan pengolahan makanan sering kali menjadi titik lemah” di beberapa sekolah.

Salah satu sekolah di daerah mencatat kasus keracunan akibat makanan basi yang disediakan program MBG.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan program menjadi nyata di lapangan:

Distribusi dan logistik yang lamban, di daerah terpencil atau dengan kondisi infrastruktur buruk, makanan bisa tiba terlambat dan mulai rusak sebelum dikonsumsi.

Pengolahan dan penyimpanan yang kurang matang, tanpa standar pengolahan dan pemantauan mutu yang ketat, kualitas makanan cenderung menurun.

Pengawasan yang lemah, sementara anggaran program besar, implementasi di lapangan banyak yang luput dari audit mutu rutin.

Baca Juga: Kementerian PANRB Buka Lowongan Magang Nasional Batch 2, Ada 56 Lowongan, Jangan Sampai Ketinggalan!

Ketidaksesuaian menu dan penerimaan anak, selain basi, rasa dan tekstur makanan juga menjadi faktor anak memilih membuang atau tidak menghabiskan porsi yang diberikan.

Masalah yang muncul dari penyediaan makanan yang tidak layak bagi anak sekolah tidak bisa dianggap sepele atau sekadar persoalan “rasa yang kurang enak”.

Dampaknya jauh lebih serius dan memiliki implikasi jangka panjang terhadap kesehatan, perkembangan, dan masa depan generasi muda.

Anak-anak yang rutin mengonsumsi makanan dengan kualitas rendah berisiko mengalami kekurangan gizi, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan konsentrasi belajar.

Baca Juga: Masih Tampil Kode 13 di Info GTK? Begini Cara Memperbaikinya Biar Cepat Valid

Yang pada akhirnya dapat memengaruhi prestasi akademik serta kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Masa sekolah merupakan periode emas pertumbuhan fisik dan mental anak, di mana kebutuhan gizi harus terpenuhi secara seimbang.

Ketika program yang seharusnya menjamin asupan bergizi justru memberikan makanan tidak layak, maka tujuan utama dari program nasional tersebut gagal tercapai.

Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada upaya pemerintah membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Selain itu, dampak sosial dari masalah ini juga tidak kalah besar. Kepercayaan publik.

Terutama dari orang tua dan pihak sekolah, terhadap program nasional seperti bantuan makanan bergizi dapat terkikis.

Sekali kepercayaan itu menurun, partisipasi dan dukungan masyarakat pun bisa melemah.

Yang pada gilirannya menghambat keberlanjutan dan efektivitas program di lapangan.

Karena itu, pengawasan terhadap kualitas makanan dalam program sekolah harus dilakukan secara ketat dan berlapis.

Baca Juga: Status Info GTK Masih 02? Begini Langkah yang Harus Kamu Lakukan Sekarang

Pemerintah perlu memastikan standar gizi, kebersihan, serta proses distribusi makanan terjaga dengan baik.

Disertai mekanisme evaluasi rutin dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Hanya dengan pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan anak.

Program makan bergizi dapat benar benar menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan bangsa.

Baca Juga: Dana Daerah Menipis, P3K Terancam Tak Bergaji? Ini Penjelasan Soal TKD dan Batas 30 Persen APBD

Bukan sekadar proyek administratif yang kehilangan makna.

Untuk menyelamatkan program ini agar kembali ke jalur yang benar, maka beberapa langkah perlu segera dijalankan:

Pemerintah dan pengelola daerah harus melakukan audit kualitas makanan secara rutin mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

Libatkan sekolah, guru, orang tua dan anak secara aktif dalam menyampaikan umpan balik terkait rasa, kualitas, dan kondisi makanan agar cepat diketahui titik kegagalan.

Fokus pada peningkatan standar mutu dan SOP operasional dapur sekolah atau penyedia program MBG, termasuk penerapan sistem keamanan pangan (HACCP).

Transparansi dan komunikasi publik penting jika ada masalah di lapangan, sebaiknya segera diumumkan agar masyarakat tahu bahwa ada upaya perbaikan.

Perluasan penggunaan bahan lokal segar dan penguatan rantai pasok di daerah untuk mengurangi waktu transit dan menjamin kesegaran makanan.***