POJOKSATU.ID - Bupati Pati, H. Sudewo, ST.,MT., tengah menjadi sorotan usai menaikkan biaya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Tak hanya itu, statement Sudewo dengan menantang masyarakat Pati sebanyak 50.000 untuk gelar aksi pun menuai polemik.
Pada Rabu (13/8/2025), gelombang massa pun memadati wilayah Pati, mereka menuntut Sadewo turun dari jabatannya sebagai Bupati.
Baca Juga: Cara Membuat Presentasi Analisis SWOT Menarik di Canva
Dalam video tersebut, Sudewo dengan tegas menyatakan tidak akan mengubah keputusannya meski mendapat penolakan keras.
“Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ujar Sudewo dalam potongan video yang viral.
Kenaikan PBB-P2 ini, menurut Sudewo, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dianggap rendah.
Berdasarkan data Pemkab Pati, penerimaan PBB tahun 2024 hanya Rp29 miliar, jauh di bawah Kabupaten Jepara (Rp75 miliar), Rembang, dan Kudus (masing-masing Rp50 miliar).
Baca Juga: Tantangan Bupati Terlampaui: Massa Demo Pati Lebih Banyak, Minta Sadewo Mundur
“Kami sudah 14 tahun tidak menaikkan PBB. Kenaikan ini demi percepatan pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan,” kata Sudewo melalui laman resmi Humas Pemkab Pati.
Meski begitu, kebijakan ini dinilai sebagian warga sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Aksi protes pun bermunculan, diikuti pemasangan posko donasi untuk menggalang massa.
Respons dan Klarifikasi Bupati
Ketegangan sempat meningkat ketika petugas Satpol PP menertibkan posko donasi menjelang kirab Hari Jadi Pati. Kejadian ini memperkeruh hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Sudewo kemudian menggelar konferensi pers, meminta maaf, dan mengklarifikasi bahwa ucapannya bukan untuk menantang rakyat.
“Saya menyayangkan adanya kesalahpahaman. Saya berkomitmen mendengar kritik dan membenahi kekurangan di awal masa jabatan,” tegasnya.
Berikut profil Bupati Pati, Sudewo, yang tengah menjadi sorotan dan di demo oleh masyarakatnya sendiri:
Profil
Sudewo lahir di Pati, 11 Oktober 1968. Ia menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pati, kemudian meraih gelar S1 Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1993) dan S2 Magister Teknik Pembangunan dari Universitas Diponegoro (2001).
Kariernya dimulai di dunia konstruksi, kemudian beralih ke birokrasi di Departemen Pekerjaan Umum.
Sudewo terjun ke politik melalui Partai Gerindra dan pernah menjadi anggota DPR RI dua periode (2009–2014, 2019–2024).
Pada Pilkada 2024, ia terpilih sebagai Bupati Pati bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra, mengusung slogan “Wong Asli Pati Wae Go”.
Baca Juga: Polemik Bandung Zoo Berlanjut: Pemkot Pilih Menepi, Satwa Tetap Aman
Pendidikan Sudewo
Berikut adalah tahapan pendidikan yang telah ditempuh:
- SD Negeri 1 Slungkep
- SMP Negeri 1 Kayen (Lulus1985)
- SMA Negeri 1 Pati (1985-1988)
- S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (Lulus 1993)
- S2 Magister Teknik Pembangunan Universitas Diponegoro (Lulus 2001)
Baca Juga: KUMPULAN SOAL PJOK Kelas 8 Semester Ganjil Lengkap dengan Jawaban, Siap Buat Nilaimu Naik!
Sudewo merupakan sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat dan memiliki pengalaman panjang di birokrasi maupun legislatif.
Selain berkarier sebagai insinyur dan PNS di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, ia juga aktif di dunia politik.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo telah menjabat sebagai anggota DPR RI dua periode dan kembali terpilih di Pemilu 2024.
Baca Juga: Kurikulum Sekolah Rakyat diciptakan untuk Menyetarakan Kemampuan Belajar Siswa
Dalam kehidupan pribadinya, ia dikenal sebagai sosok ayah dari empat anak yang berprestasi, serta suami dari dr. Atik Kusdarwati, yang juga aktif dalam dunia politik.
Pengalaman Organisasi
Sejak muda, Sudewo telah menunjukkan semangat organisasi yang kuat. Pengalaman organisasinya dimulai sejak masa kuliah, ketika ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret pada tahun 1991.
Setelah itu, perannya semakin luas dalam berbagai organisasi nasional:
- Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
- Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
Baca Juga: Usai Bunuh Karya Listyanti Pertiwi, Aditya Hanafi Tampak Bahagia saat Nikah dengan Teman Korban
- Anggota Dewan Penasehat FOKERDESI (2007)
- Koordinator Tim Sukses Pilkada Pacitan, Jatim (2005)
- Koordinator Tim Sukses Pilgub Jawa Tengah (2008)
- Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan Organisasi (2019)
Perjalanan Karier
Karier profesional Sudewo dimulai dari dunia konstruksi dan birokrasi teknis. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di PT Jaya Konstruksi pada 1993-1994.
Baca Juga: 7 Rahasia Engine Brake: Kunci Aman Turunan Curam dan Rem Lebih Awet
Setelah itu, ia berkarier di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam berbagai posisi strategis di Bali, Jawa Timur, hingga Karanganyar.
Berikut jejak karier Sudewo:
- Karyawan PT Jaya Konstruksi (1993-1994)
- Honorer di Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan, Provinsi Bali (1995-1996)
- CPNS di proyek yang sama (1996-1997)
- PNS Kanwil PU Provinsi Jatim (1997-1999)
- PNS Dinas PU Pemda Kab. Karanganyar (1999-2006)
- Wiraswasta (2006)
Setelah lebih dari satu dekade mengabdi di pemerintahan sebagai PNS teknis, ia memutuskan terjun ke dunia politik. Ia terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Dapil Jateng 7 (Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga).
Baca Juga: PNS Wajib Tahu! Begini Cara Kerja Program THT Taspen yang Bisa Jadi Tabungan Emas di Masa Tua
Kemudian kembali menjabat pada periode 2019-2024 dari Dapil Jateng 3 (Kabupaten Pati, Blora, Rembang, Grobogan).
Sudewo berhasil mempertahankan kursi legislatifnya di Pemilu 2024, memperkuat posisinya sebagai politisi senior.
Kontroversi kenaikan PBB-P2 ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Sudewo di awal masa jabatannya. Di satu sisi, target peningkatan PAD memang krusial untuk pembangunan daerah.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Namun di sisi lain, kebijakan fiskal yang drastis tanpa sosialisasi memadai berpotensi menimbulkan resistensi publik yang menggerus legitimasi politiknya. ***




