POJOKSATU.id, JAKARTA-- Presiden Prabowo Subianto akan berlaku tegas menertibkan kawasan hutan dan pertambangan, termasuk berbagai aktivitas ilegal yang selama ini sulit disentuh aparat.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu, 23 November 2025.

Pertemuan berlangsung sejak siang hingga malam. Pemerintah akan mengambil langkah tegas menertibkan kawasan hutan dan pertambangan, termasuk aktivitas ilegal yang selama ini sulit disentuh.

Baca Juga: Pemuda yang Ngaku Pakai Mobil BB Polsek Minta Maaf Telah Cemarkan Nama Baik Polri

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, melalui unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet, menyampaikan bahwa rapat tersebut memusatkan perhatian pada hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi penertiban kawasan pertambangan serta konsekuensi hukum bagi para pelaku pelanggaran.

“Konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan,” tulis Teddy dalam keterangannya.

Presiden Prabowo, dalam rapat tersebut, kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dan memastikan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Sosok Penasehat Gus Yahya yang Dipecat Rais Aam PBNU Ternyata Seorang Mualaf

Ia menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga sumber daya strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ungkap Teddy mengutip isi pasal tersebut.

Selain membahas aspek hukum dan penegakan aturan, pertemuan ini juga menyoroti langkah penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Rapat di Hambalang itu turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Turut hadir pula Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.***