POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut penjelasan Prasetyo, langkah pergantian pimpinan ini diambil setelah Presiden melakukan proses monitoring dan evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Evaluasi ketat tersebut tidak hanya menyasar kinerja internal, tetapi juga mencakup efektivitas seluruh program kerja yang sedang dijalankan oleh pihak BGN.
Baca Juga: Mulai Berlaku Juni 2026, Inilah Skema Transisi Ekspor Komoditas Strategis Melalui PT Danantara
Pemerintah menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat krusial serta penting dalam menyukseskan dan menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo.
Oleh sebab itu, penyegaran dan penguatan struktur kepemimpinan di dalam lembaga ini dinilai sangat perlu dilakukan demi mencapai target yang optimal.
"Pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan BGN," ujar Prasetyo di hadapan para awak media saat menjelaskan dinamika tersebut.
Langkah ini diambil semata-mata untuk memastikan seluruh visi dan misi besar kepala negara terkait perbaikan gizi nasional dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti.
Baca Juga: Eks Wartawan Nanik S Deyang Jabat Kepala BGN, Dadan dan Mantan Pangdam Dicopot Prabowo
Sebagai informasi latar belakang, Dadan Hindayana sendiri merupakan seorang akademisi tulen sekaligus peneliti di bidang entomologi yang berasal dari institusi ternama IPB University.
Ia tercatat pertama kali dilantik menjadi Kepala BGN oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 yang lalu.
Setelah masa transisi pemerintahan selesai, Dadan kemudian sempat dipercaya kembali untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan lembaga tersebut di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Namun, dinamika manajerial serta hasil evaluasi performa kerja akhirnya membawa kebijakan baru berupa reorganisasi kepemimpinan nasional pada pertengahan tahun 2026 ini.
Hingga saat ini, publik masih menanti dengan saksama siapa sosok figur baru yang akan ditunjuk secara resmi oleh Presiden untuk mengisi posisi strategis di lembaga vital tersebut.***




