POJOKSATU.id - Rupanya kata “goblok” belum selesai urusannya. Presiden Prabowo Subianto mengucapkannya ditujukan kepada para pakar.
Kini Mahfud MD mengembalikannya ke ruang yang lebih luas. Bukan hanya pakar yang bisa salah. Presiden juga bisa.
Begitu kira-kira inti komentar Mahfud MD menanggapi pernyataan Prabowo mengenai para pakar yang dianggap terlalu pintar sampai akhirnya menjadi "goblok".
Komentar tersebut disampaikan Mahfud melalui siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada Selasa malam, 22 September 2026, sebagaimana dikutip Pojoksatu.id.
Dan seperti biasa, Mahfud tidak perlu berteriak untuk membuat satu kalimat menjadi panjang umurnya.
Baca Juga: Prabowo Sebut Pakar Terlalu Pintar hingga Jadi 'Goblok', Singgung Tekad Bikin Indonesia Sejahtera
Ia cukup mengatakan bahwa memang ada pakar yang tidak memenuhi standar kepakarannya.
Tetapi jangan lupa. Presiden juga manusia. Dan manusia, termasuk yang duduk di kursi paling tinggi sekalipun, bisa salah.
(Pakar) Saking Pintarnya jadi Goblok
Cerita ini bermula dari pidato Prabowo pada puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center, Jumat, 18 September 2026.
Baca Juga: Prabowo Ogah Pidato Pakai Teks Meski Diingatkan Penasihat dan Pakar: 'Aku Sukanya Bicara Apa Adanya'
Saat itu Prabowo sedang berbicara mengenai kritik terhadap pemerintah.
Ia kemudian menyentil para pakar. Kalimatnya cukup pendek dan disampaikan dengan berapi-api.
Tetapi karena keluar dari mulut presiden, tentu saja umurnya panjang di internet.
"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok."
Prabowo kemudian mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai fitnah dari sebagian pakar.
Ia juga membawa pesan tentang intellectual honesty atau kejujuran intelektual.
Menurut Prabowo, kepakaran seharusnya digunakan secara jujur dan untuk kepentingan bangsa.
Sampai di sini sebenarnya pesannya cukup mudah dipahami.
Pakar bisa salah. Pengamat bisa keliru.
Profesor juga tidak otomatis mendapat sertifikat bebas kesalahan seumur hidup.
Masalahnya adalah satu kata: Goblok.
Kata itulah yang kemudian lebih cepat berlari daripada penjelasan tentang kejujuran intelektual.
Internet memang begitu.
Penjelasan membutuhkan paragraf.
"Goblok" cukup enam huruf.
Ada juga Presiden Goblok dan Menteri Goblok
Mahfud MD rupanya tidak memilih membela seluruh pakar secara membabi buta. Justru ia mengakui sebagian kritik Prabowo.
Menurut Mahfud, dari ribuan profesor dan pakar yang ada, sangat mungkin ada orang yang berada di bawah standar kepakarannya.
"Memang saya percaya juga banyak pakar, banyak profesor yang sebenarnya tidak perform sebagai profesor."
Mahfud mengatakan hal tersebut dalam komentarnya mengenai pernyataan Prabowo. Ia menambahkan bahwa tidak semua profesor bisa disebut demikian.
Nah...di sini Mahfud sebenarnya sedang memberikan satu catatan sederhana.
Punya gelar bukan berarti selalu benar.
Baca Juga: Di Gontor, Prabowo Makin Percaya Diri Jadi Presiden, Klaim Bukan Pemimpin Omon-omon
Punya jabatan akademik bukan berarti setiap kalimat yang keluar otomatis menjadi kebenaran.
Pakar juga bisa salah.
Tetapi kemudian Mahfud membuat kalimatnya berbelok.
Dan belokannya lumayan tajam.
"Seperti halnya Presiden juga banyak yang goblok. Presiden banyak yang goblok juga."
Baca Juga: Sebagai Mantan Kolega di Gerindra, Ini Kata Sandiaga Uno Soal Ucapan Prabowo 'Ndasmu Etik'
Saat ucapan itu terlontar, Mahfud tidak secara spesifik mengatakan presiden mana yang ia maksud.
Jadi kalimat itu tidak tepat jika langsung diterjemahkan sebagai tuduhan bahwa ia menyebut Prabowo sebagai presiden yang "goblok".
Namun ia kemudian mengungkap sosok presiden goblok yang ia maksud dengan membuka "catatan hitam" dunia pakar dan profesor.
Semisal di sebuah lembaga pendidikan ada 10 ranking terbaik, maka sangat mungkin ada di antaranya yang goblok.
"Apalagi zaman-zaman sekarang ya kayak profesor bisa beli, bisa pesan, bisa nego."
Karena itu, Pakar Hukum Tata Negara itu lantas kembali menekankan bahwa "goblok" bisa ada di mana saja.
"Banyak profesor goblok, banyak juga presidennya goblok gitu."
Mahfud lantas membuka identitas sosok presiden goblok yang ia maksud.
Baca Juga: Soal Ndasmu Etik, Tim Anies-Cak Imin Tak Yakin Jika Prabowo Jadi Presiden Bakal Taat Konstitusi
"Tahu contohnya? Idi Amin misalnya, kan presiden juga. Nggak disana atau di suatu tempat jadi goblok."
"Presiden banyak yang goblok, profesor juga ada yang goblok. Sama aja."
Bukan saja presiden, kata Mahfud, orang goblok ini juga ada di jajaran kabinet.
"Iya, seperti halnya banyak presiden goblok juga, sama aja menteri goblok juga banyak, gitu kan."
Namanya juga Manusia
Yang jelas, Mahfud sedang mengatakan bahwa status sebagai presiden tidak membuat seseorang kebal dari kemungkinan salah atau buruk dalam mengambil keputusan.
Dan ini sebenarnya logika yang sederhana.
Kalau pakar tidak selalu benar, presiden juga tidak selalu benar.
Kalau profesor bisa keliru, presiden juga bisa keliru.
Kalau rakyat biasa bisa salah menghitung, pemimpin negara juga bisa salah menghitung.
Nah, bagian terakhir ini punya arsipnya sendiri.
Seperti ketika 10 + 6 mendadak jadi 17.
Beberapa bulan sebelum polemik "pakar goblok", Prabowo memang sempat membuat publik sibuk dengan matematika.
Tanggalnya 10 Juni 2026. Lokasinya Munas XVIII HIPMI di Lampung.
Prabowo sedang mencoba menghubungkan tanggal acara dengan angka yang dianggap dekat dengannya, yakni angka 8.
Lalu keluarlah hitungan: 10 + 6 itu kan 17.
Padahal dalam matematika yang biasanya diajarkan sejak sekolah dasar, 10 ditambah 6 adalah 16.
Prabowo kemudian menyadari persoalan tersebut dan mengubah cara menghitungnya menjadi 1 + 6 = 7, kemudian 7 + 10 = 17, dan 1 + 7 = 8.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Demokrasi Bisa 'Dibeli', Singgung Sogokan ke Hakim, Jaksa hingga Presiden
Jadi ini bukan perkara Presiden tidak boleh salah hitung.
Tentu boleh. Manusia bisa salah.
Yang menarik adalah bagaimana sebuah kesalahan sederhana kemudian menjadi bahan perbincangan nasional karena terjadi dalam pidato presiden.
Dan beberapa bulan kemudian, orang yang sama mengatakan: Saking pintarnya jadi goblok.
Internet tentu tidak akan membiarkan dua peristiwa itu hidup sendiri-sendiri.
Komika Kemal Palevi bahkan mengaitkan polemik tersebut dengan beberapa hitungan Prabowo sebelumnya, termasuk "2+8" dan "10+6".
Tetapi kalau mau adil, salah hitung tidak otomatis berarti seseorang bodoh.
Begitu juga kritik yang salah tidak otomatis membuat seorang pakar bodoh.
Salah ya salah. Bodoh adalah perkara lain.
Di sinilah perdebatan sebenarnya menjadi menarik.
Gaya Komunikasi Prabowo
Pada Juni 2026, Prabowo juga mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian kalangan ekonomi.
Ia mengatakan analisis ekonomi yang sudah ia tulis belasan tahun lalu belum berhasil dibantah para profesor ekonomi.
Padahal, katanya:
"Saya bukan ahli ekonomi."
Kalimat lengkapnya, sebagaimana tercatat dalam transkrip resmi pemerintah:
"Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik."
Ini menarik. Presiden mengatakan dirinya bukan ahli ekonomi.
Tetapi di saat yang sama mengatakan belum ada profesor ekonomi yang mampu membantah analisisnya.
Kalau memakai logika warung kopi, kira-kira begini:
Saya bukan pemain bola, tetapi belum ada pemain bola yang bisa membantah saya soal strategi.
Bisa saja benar. Bisa juga tidak.
Yang menentukan tentu bukan siapa yang bicara. Data yang menentukan.
Dan di situlah seharusnya perdebatan antara presiden dan pakar berada.
Bukan pada siapa yang paling pintar. Apalagi siapa yang paling "goblok".
Sebenarnya gaya komunikasi Prabowo yang spontan dan blak-blakan bukan barang baru.
Pada Desember 2023, setelah debat capres, muncul pernyataan "ndasmu etik" ketika Prabowo membicarakan persoalan etika yang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu kemudian menjadi kontroversi karena menyentuh isu etika putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden.
Pihak yang mendukung Prabowo saat itu menjelaskan bahwa ungkapan tersebut merupakan gaya bahasa atau candaan.
Tetapi seperti biasa, publik punya telinga sendiri. Dan telinga publik kadang lebih sensitif daripada mikrofon.
Jauh sebelum menjadi presiden, Prabowo juga pernah menjadi sorotan karena istilah "tampang Boyolali".
Pada 30 Oktober 2018, dalam acara peresmian posko pemenangan di Boyolali, Prabowo mengatakan warga yang masuk hotel mewah mungkin akan diusir karena tidak memiliki "tampang orang kaya", lalu menyebut "tampang-tampang orang Boyolali".
Pernyataan itu memicu kontroversi.
Prabowo kemudian meminta maaf jika ada warga yang tersinggung dan menjelaskan bahwa maksudnya adalah menggambarkan kesenjangan sosial, bukan merendahkan warga Boyolali.
Kasusnya bahkan sampai dilaporkan ke Bawaslu sebelum akhirnya dihentikan.
Jadi pola komunikasinya sebenarnya sudah lama terlihat: Spontan dan langsung.
Kadang menggunakan istilah yang membuat kalimat lebih mudah diingat daripada pesan yang ingin disampaikan.
Dan di zaman media sosial, itu bisa menjadi berkah sekaligus masalah.
Maju lagi ke Desember 2024 dimana ada satu contoh lain.
Saat berbicara kepada mahasiswa Indonesia di Kairo, Prabowo mengatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang yang dicuri.
Kalimat yang kemudian ramai adalah:
"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan."
Publik kemudian menangkapnya sebagai wacana pengampunan koruptor.
Beberapa hari kemudian Prabowo memberikan penjelasan.
Ia menegaskan:
"Bukan saya maafkan koruptor, tidak! Saya mau sadarkan mereka."
Dan ia kembali menegaskan bahwa uang yang dicuri harus dikembalikan.
Lagi-lagi terjadi hal yang sama. Satu kalimat melaju lebih cepat daripada klarifikasinya.
Semua Orang Bisa Salah
Kalau mengikuti logika Mahfud, perdebatan ini sebenarnya tidak perlu berhenti pada: Pakar goblok atau tidak?
Ada pertanyaan yang lebih menarik.
Bagaimana seorang pemimpin menghadapi orang yang mengatakan dirinya salah?
Karena pakar bisa salah. Presiden bisa salah. Menteri bisa salah. Wartawan bisa salah.
Bahkan penulis artikel ini juga sangat mungkin salah.
Bedanya, kalau seorang siswa salah menghitung 10 + 6, paling banter gurunya mencoret jawaban.
Kalau presiden salah bicara, satu negara ikut mendengar.
Dan karena sekarang semua orang membawa kamera di dalam saku, satu kalimat presiden tidak lagi selesai ketika tepuk tangan berhenti.
Ia masuk YouTube. Masuk TikTok. Masuk X. Masuk WhatsApp keluarga. Lalu masuk ke artikel. Dan akhirnya dibahas lagi oleh Mahfud MD.
Begitulah nasib kalimat yang diucapkan orang nomor satu di republik.
Tidak ada tombol "undo".
Kritik Tidak Harus Dibalas "Goblok"
Ada satu hal yang sebenarnya bisa disepakati dari pernyataan Prabowo.
Pakar memang tidak selalu benar. Profesor juga bisa salah. Analisis akademik bisa keliru. Prediksi ekonom bisa meleset.
Bahkan teori yang sangat meyakinkan bisa dibantah oleh data baru.
Tetapi kalau sebuah analisis dianggap salah, cara paling kuat untuk membantahnya sebenarnya cukup sederhana: Tunjukkan datanya.
Kalau datanya salah, bongkar datanya. Kalau metodenya keliru, tunjukkan metodenya. Kalau kesimpulannya tidak nyambung, jelaskan bagian yang tidak nyambung.
Tidak perlu memanggil ambulans. Tidak perlu mencari kamus makian.
Apalagi harus menentukan siapa yang paling pintar dan siapa yang paling goblok.
Sebab ketika perdebatan sudah masuk ke wilayah itu, publik justru kehilangan kesempatan untuk mengetahui siapa yang benar.
Yang tersisa hanya dua kubu yang saling melempar label.
Padahal negara tidak membutuhkan pemenang lomba adu mulut.
Negara membutuhkan argumen yang benar.
Nah, seperti yang diucapkan Mahfud MD yang tidak mengatakan semua pakar benar.
Ia justru mengakui ada profesor atau pakar yang bisa berada di bawah standar.
Tetapi ia juga mengingatkan bahwa presiden bukan makhluk yang otomatis benar hanya karena menduduki kursi kepresidenan.
Dan mungkin di situlah inti persoalannya.
Kepintaran tanpa kejujuran intelektual memang berbahaya.
Tetapi kekuasaan tanpa kesediaan dikoreksi juga tidak kalah berbahaya.
Sebab pakar bisa pulang ke kampus setelah salah bicara.
Presiden tidak.
Kalimat presiden bisa menjadi kebijakan.
Kebijakan bisa menjadi anggaran.
Anggaran bisa menjadi program.
Dan program menyentuh jutaan orang.
Jadi kalau mau mencari siapa yang paling penting dalam perdebatan antara presiden dan pakar, mungkin jawabannya bukan presiden. Bukan pula pakar.
Jawabannya adalah data. Data tidak punya partai. Data tidak punya jabatan. Data juga tidak bisa tersinggung ketika dikoreksi.
Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar.
Dan kalau angka mengatakan 10 + 6 = 16, mungkin kita tidak perlu rapat kabinet untuk menyelesaikannya.
Cukup pakai kalkulator.
Sebab republik ini sudah cukup sibuk mengurus persoalan yang jauh lebih rumit.***
