POJOKSATU.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan sikap tegas dalam membangun budaya disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menegaskan, pejabat yang datang terlambat ke rapat bisa saja tidak diizinkan ikut rapat jika keterlambatan itu terus berulang.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat menghadiri BUMD Leaders Forum 2026 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).
Baca Juga: Siap-Siap! CPNS 2026 Khusus Lulusan SMA, Gaji Jutaan dan Formasi Fantastis, Simak Lengkapnya
Menurut Pramono, kedisiplinan merupakan hal mendasar yang harus dijaga, terutama oleh pejabat publik. Karena itu, keterlambatan dalam rapat tidak boleh dianggap hal biasa.
"Kalau ada yang terlambat saya lihat sekali dua kali, habis itu saya peringatkan, besok jangan masuk lagi rapat," tegas Pramono.
Ia menilai budaya disiplin harus dimulai dari pimpinan. Untuk itu, dirinya selalu berusaha hadir lebih awal sebelum rapat dimulai agar menjadi contoh bagi para pejabat lainnya.
Baca Juga: Segera Cair! Gaji ke-13 PPPK 2026 Ada yang Tembus Rp4,4 Juta, Cek Detailnya di Sini
Pramono mengaku, kebiasaan datang lebih awal tersebut kini mulai membawa perubahan dalam ritme kerja di Balai Kota.
Rapat-rapat yang sebelumnya kerap molor kini menjadi jauh lebih tertib dan tepat waktu.
"Sekarang tidak pernah rapat di Balai Kota molor lebih dari lima menit, karena gubernurnya selalu datang lebih awal," ujarnya.
Baca Juga: Viral Siswa SMAN 1 Purwakarta Diduga Lecehkan Guru, Aksi Tak Pantas di Kelas Picu Kemarahan Publik
Tidak hanya soal ketepatan waktu, Pramono juga mencontohkan konsistensinya dalam menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sebagai bagian dari membangun budaya kerja yang disiplin.
Ia menegaskan, kebiasaan itu bukan sekadar pencitraan, tetapi bentuk komitmen untuk memberi teladan kepada jajaran di bawahnya.
"Ini bukan ingin dilihat orang, tapi untuk membangun budaya kerja," katanya.
Selain disiplin, Pramono juga menyoroti pentingnya komunikasi yang sehat di antara pejabat Pemprov DKI dan BUMD.
Menurutnya, komunikasi yang buruk sering kali dipicu oleh ego antarpimpinan yang terlalu besar.
Ia menilai persoalan ego tersebut menjadi hambatan utama dalam penyelesaian masalah di lingkungan pemerintahan.
"Masalah utama kita sering kali ego antarpejabat terlalu besar, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik," ungkapnya.
Dengan penerapan disiplin yang konsisten dan komunikasi yang terbuka, Pramono berharap kinerja Pemprov DKI Jakarta dan seluruh BUMD bisa semakin efektif dan profesional.***
