POJOKSATU.ID – Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi perjalanan ibadah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan penyelenggaraan haji tetap berjalan dengan aman.

Baca Juga: TPG Guru Dirapel dari Januari Sampai Maret Setelah SKTP Terbit, Banyak Guru Mulai Cek Rekening, Begini Alur Pencairan Resmi yang Perlu Dipahami

Menurut Dahnil, arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni memastikan seluruh skenario dipersiapkan dengan matang demi melindungi keselamatan jemaah haji asal Indonesia.

“Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta menyiapkan semua skenario terkait penyelenggaraan haji di tengah dinamika konflik yang sedang terjadi,” ujar Dahnil, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Tegaskan ASN Kemenag Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran

Jika kondisi dinilai tetap aman dan tidak terjadi peningkatan eskalasi konflik, maka jadwal keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 22 April 2026.

Namun demikian, pemerintah tetap mempersiapkan sejumlah alternatif kebijakan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi keamanan berubah.

Beberapa skenario yang tengah disiapkan antara lain pengaturan rute penerbangan yang lebih aman agar tidak melewati wilayah konflik.

Baca Juga: SKTP Januari-Maret 2026 Dikabarkan Sudah Terbit di Info GTK, Guru Mulai Cek Status TPG Dirapel, Ini Cara Aman Login Jika Halaman Loading Terus

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penundaan keberangkatan apabila situasi dinilai berisiko bagi keselamatan jemaah.

Dahnil menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan berbagai faktor keamanan serta perkembangan situasi internasional.

Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi serta berbagai pihak terkait untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar.

Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar setiap tahunnya, pemerintah menilai penting untuk memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang demi menjamin keamanan dan kenyamanan para jemaah.***