POJOKSATU.ID - Komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penegakan hukum kembali menjadi sorotan.
Pernyataan tegasnya yang menolak penggunaan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik dinilai sebagai sinyal kuat kepada publik bahwa pemerintahannya menjunjung prinsip keadilan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bertekad untuk mematuhi hukum tanpa kompromi.
Baca Juga: Doa Menyambut Ramadan Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Makna dan Adab Persiapannya
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang benar dan adil, namun tetap mengingatkan agar tidak terjadi miscarriage of justice atau kesalahan dalam proses peradilan.
“Kita bertekad, patuhi hukum. Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan,” tegas Prabowo, dikutip pojoksatu.id dari inilah.com.
Sikap tersebut mendapat respons dari Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa.
Baca Juga: Ga Punya Hati! Viral Uang Nenek Penjual Nasi Uduk di Bekasi Raib Rp4 Juta, Modusnya Pura Pura Beli!
Ia menilai peringatan yang disampaikan Prabowo merupakan bentuk garansi atau jaminan politik kepada masyarakat.
Menurut Herry, pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan pesan strategis yang berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Ia melihat komitmen tersebut sebagai upaya menjaga approval rating sekaligus memastikan stabilitas politik tetap terjaga.
“Dengan seperti ini, saya rasa sebagai garansi Prabowo ke publik terutama kaitannya dengan approval rating pemerintahannya,” ujar Herry.
Dalam konteks demokrasi, penggunaan hukum sebagai alat politik kerap menjadi kekhawatiran masyarakat.
Praktik kriminalisasi terhadap lawan politik dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan sistem peradilan.
Karena itu, penegasan dari kepala negara dinilai penting untuk memberikan rasa aman sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.
Prabowo sendiri menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Baca Juga: Tarawih Pertama Masjid Muhammadiyah di Daerah Bencana di Garoga dan Hutagodang Tapsel
Komitmen tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan kompetitif tanpa intervensi hukum yang bersifat politis.
Pengamat menilai, langkah ini menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.
Di tengah dinamika politik nasional, jaminan bahwa hukum tidak diperalat untuk kepentingan kekuasaan menjadi pesan yang relevan bagi publik.
Baca Juga: Rayakan Imlek 2577 Kongzili, KAI Gelar Atraksi Barongsai di Stasiun Cirebon
Dengan pernyataan tegas tersebut, Prabowo tidak hanya menunjukkan sikap kepemimpinan, tetapi juga mengirimkan pesan bahwa pemerintahannya berkomitmen pada prinsip keadilan dan supremasi hukum.***
