POJOKSATU.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran negara maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan terkontrol.
Pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan tersebut dalam waktu dekat.
Baca Juga: Berburu Takjil di Jl Genteng Cilawu Garut, Surga Jajanan Sore di Akhir Ramadhan
Ia menegaskan, perubahan batas defisit hanya mungkin dilakukan jika Indonesia menghadapi kondisi darurat besar seperti yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” ujar Prabowo, Senin (16/3/2026).
Prabowo menambahkan, pemerintah berharap situasi seperti pandemi tidak kembali terjadi sehingga aturan disiplin fiskal tersebut tetap dapat dipertahankan.
Baca Juga: Masjid Raya Amuntai, Jejak Sejarah Islam dan Perjuangan di Hulu Sungai Utara
“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” kata dia.
Batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB sendiri sudah diterapkan Indonesia sejak awal tahun 2000, setelah negara ini mengalami krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an.
Sejak saat itu, kebijakan tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Baca Juga: Kasus OTT Bupati Cilacap Memanas, KPK Sebut Kapolresta Termasuk Penerima THR dari Dana Pemerasan
Aturan ini juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan oleh investor internasional dalam menilai kesehatan ekonomi Indonesia.
Prabowo menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Salah satunya adalah kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah dan masih kompetitif dari sisi biaya produksi.
Beberapa komoditas strategis yang disebut antara lain kelapa sawit dan batu bara yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi alternatif seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, hingga biofuel.
Menurut Prabowo, langkah tersebut penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien dan jauh lebih tidak bergantung pada sumber dari luar,” ujarnya.
Meski sejumlah negara mulai melonggarkan aturan defisit fiskal, Prabowo menegaskan Indonesia tetap akan menjaga disiplin anggaran demi stabilitas ekonomi jangka panjang.***
