POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sikap tegas dan berani dalam memimpin pemerintahan barunya.
Pada Jumat, 7 November 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri, sebuah lembaga baru yang akan menjadi penggerak utama perubahan di tubuh kepolisian.
Langkah ini menjadi simbol kuat dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan marwah Polri sebagai penegak hukum profesional, humanis, dan berintegritas di mata masyarakat.
Baca Juga: Aktivitas Stockpile Batubara di Cibeber Berada di Zonasi Perumahan
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122P Tahun 2025, komisi tersebut dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Dengan beranggotakan sejumlah tokoh penting seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, serta tiga mantan Kapolri Tito Karnavian, Idham Aziz, dan Badrodin Haiti.
Reformasi Polri Dari Janji Politik ke Implementasi Nyata
Sejak masa kampanye, Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa reformasi di tubuh kepolisian merupakan prioritas nasional.
Baca Juga: Kementerian Lingkungan Hidup target Emisi Bersih Indonesia Diperbaharui, Pasar Karbon Diperkuat
Isu kepercayaan publik terhadap aparat menjadi perhatian serius, terutama setelah berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan lemahnya penegakan hukum beberapa tahun terakhir.
Kini, pelantikan Komisi Reformasi Polri menjadi bukti bahwa janji tersebut mulai diimplementasikan.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik.
Dengan langkah cepat membentuk tim lintas tokoh, Prabowo ingin memastikan reformasi Polri tidak berhenti pada wacana, melainkan menjadi agenda kerja nyata pemerintahan.
Simbol Kepemimpinan Kuat di Awal Pemerintahan
Langkah ini sekaligus menandai gaya kepemimpinan Prabowo: tegas, sistematis, dan langsung ke akar masalah.
Di tengah tantangan politik dan ekonomi nasional, Prabowo tampak ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya presiden yang reaktif.
Tapi pemimpin yang berani melakukan reformasi struktural pada lembaga paling strategis di negara ini.
Beberapa pengamat menilai, pembentukan komisi ini juga menjadi ujian bagi hubungan Prabowo dengan institusi kepolisian.
Jika sukses, ia akan dikenang sebagai presiden yang mampu menata ulang Polri dan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat goyah.
Harapan Publik Dari Aparat ke Abdi Negara
Di tengah meningkatnya tuntutan publik atas pelayanan yang bersih dan transparan, masyarakat berharap reformasi ini benar-benar menyentuh perilaku dan kultur aparat di lapangan.
Baca Juga: SMAN 72 Kodamar, Sekolah di Kompleks Militer Aman atau Justru Rentan?
Kasus pelanggaran etik, suap, dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi sorotan utama.
Oleh karena itu, pembentukan komisi ini dinilai sebagai momentum penting untuk menegaskan arah baru Polri dari aparat kekuasaan menjadi abdi negara sejati.
Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri menandai babak baru hubungan antara Presiden Prabowo dan institusi keamanan negara.
Ini bukan hanya langkah politik, melainkan strategi kepemimpinan yang berorientasi pada reformasi nyata dan pemulihan kepercayaan publik.
Dengan kombinasi tokoh senior hukum, eks-Kapolri, dan akademisi, pemerintahan Prabowo menunjukkan keseriusan menegakkan sistem kepolisian yang kuat, bersih, dan berwibawa.***
