POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang.
Isu ini menjadi perhatian serius Prabowo saat memimpin rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di Aceh Tamiang, Kamis (1/1).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menilai persoalan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Baca Juga: PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Diprediksi Cair Lebih Awal, Data KPM Akan Dievaluasi
Ia menyebut, banyak warga kesulitan mendapatkan air layak konsumsi akibat rusaknya sumber air dan infrastruktur pendukung pascabanjir dan longsor.
Prabowo kemudian meminta penjelasan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Dari laporan yang diterimanya, penyediaan air dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki hingga pengeboran sumur air tanah.
Presiden secara khusus mengajukan pertanyaan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait progres pembangunan sumur bor di wilayah Aceh Tamiang.
Pada awalnya, Maruli mampu menjawab sejumlah pertanyaan Prabowo terkait teknis pengeboran.
Namun suasana rapat sempat mencair ketika Prabowo menanyakan detail biaya pembuatan satu titik sumur bor.
Baca Juga: Ini Batas Penghasilan Orang Tua untuk Daftar KIP Kuliah, Wajib Sertakan SKTM
Maruli menjelaskan bahwa biaya pengeboran dengan kedalaman sekitar 100 meter berkisar antara Rp100 juta hingga Rp150 juta per titik, tergantung kondisi tanah dan kelengkapan instalasi.
Menurut Maruli, biaya tersebut sudah termasuk sistem instalasi air dan tangki penampungan sehingga air bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
Meski begitu, ia menekankan bahwa proses pengeboran sangat bergantung pada struktur tanah di lokasi.
Baca Juga: Baru Masuk 2026, Super Flu Sudah Masuk Indonesia: Gejalanya Disebut Lebih Parah dari Covid
Jika tanah lunak, pengeboran bisa selesai dalam waktu sekitar dua minggu, namun pada tanah keras waktu pengerjaan bisa jauh lebih lama.
Selain sumur bor, TNI juga menurunkan unit penjernih air atau Reverse Osmosis (RO) untuk membantu menyediakan air bersih dari sumber air dangkal.
Namun ketika ditanya jumlah unit RO yang telah diterjunkan di wilayah tersebut, Maruli mengaku perlu melakukan pengecekan lebih lanjut.
Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat, Ini Syarat dan Dokumen Pendaftaran KIP Kuliah 2026
Diskusi antara Prabowo dan KSAD pun berlangsung cukup panjang.
Prabowo menilai biaya Rp150 juta per titik sumur bor masih tergolong relatif murah jika mampu memberikan akses air bersih jangka panjang bagi masyarakat.
“Kalau satu bor Rp150 juta itu relatif murah, asalkan benar-benar bisa dimanfaatkan warga,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut, dikutip pojoksatu.id dari YouTube sekretariat Presiden.
Baca Juga: Prabowo Geram Kinerja Pemerintah Dicibir, Tegaskan Menteri Turun ke Lokasi Bukan Pencitraan
Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan sumur bor harus dibarengi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti MCK agar manfaatnya lebih optimal bagi warga terdampak.
Prabowo meminta agar seluruh proses penyediaan air bersih terus dipercepat dan dievaluasi secara berkala.
Ia menegaskan, negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, terpenuhi dengan baik pascabencana.***
