POJOKSATU.id- Retret kabinet di Hambalang, Bogor, kembali memunculkan sorotan panas setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tegas terhadap kinerja sektor perpajakan dan bea cukai.
Sindiran keras itu bukan hanya memancing perhatian publik, tetapi juga membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui dirinya sempat deg-degan.
Purbaya mengungkapkan hal itu secara langsung kepada wartawan di Jakarta Pusat 8/1/2026.
Baca Juga: Usai Bungkam di Sidang, Nadiem Unggah Surat Sindiran Soal Kasus Chromebook di Media Sosial
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo melontarkan sindiran tentang masih adanya celah permainan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibuli terus oleh (orang) pajak dan bea cukai?"
"Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” kata Purbaya dikutip pojoksatu.id dari detikfinance 8/1/2026.
Pernyataan Purbaya itu sekaligus mengonfirmasi adanya tekanan besar dari Presiden agar sektor penerimaan negara dibersihkan dari potensi permainan internal.
Sindiran Prabowo bukan hal baru, namun kali ini dinilai lebih keras dan mengarah pada kebutuhan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengidentifikasi area rawan kebocoran pajak di berbagai sektor, termasuk industri baja, sawit, dan bahan bangunan.
Baca Juga: Usai Bungkam di Sidang, Nadiem Unggah Surat Sindiran Soal Kasus Chromebook di Media Sosial
Ia menyebut masih ada perusahaan-perusahaan besar yang patuh administrasi, namun tidak menyetor pajak secara proporsional dengan skala operasinya.
Praktik under-invoicing atau manipulasi nilai barang impor-ekspor juga disebut sebagai salah satu penyebab penerimaan negara tidak optimal.
Presiden menilai celah-celah seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan.
Menanggapi sindiran Presiden, Purbaya menegaskan komitmennya untuk melakukan perombakan besar dalam waktu dekat.
Ia menyampaikan bahwa langkah teknis sudah disiapkan, termasuk evaluasi sistem digital perpajakan yang selama ini mengalami masalah.
Baca Juga: Usai Bungkam di Sidang, Nadiem Unggah Surat Sindiran Soal Kasus Chromebook di Media Sosial
“Dalam waktu 1-2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita, termasuk penggalakan sistem-sistem, ada Coretax segala macam,"
"termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin,” tegas Purbaya.
Coretax sebelumnya menjadi sorotan karena kerap dikeluhkan wajib pajak dan dianggap belum optimal dalam mendukung pelayanan dan transparansi data perpajakan.
Pemerintah menargetkan pembenahan dilakukan cepat agar penerimaan negara dapat meningkat tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat.
Tak hanya pajak, DJBC juga menjadi fokus pembenahan.
Presiden Prabowo, kata Purbaya, memberikan batas waktu satu tahun penuh untuk memperbaiki reputasi dan kinerja institusi tersebut.
Baca Juga: Usai Bungkam di Sidang, Nadiem Unggah Surat Sindiran Soal Kasus Chromebook di Media Sosial
“Kalau bea cukai ancamannya clear dari sana bahwa kalau nggak bisa (perbaikan) setahun, ya betul-betul dirumahin."
"Jadi saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya bagus, yang jelek-jelek kita rumahkan, saya akan kotakkan betul,” tambah Purbaya.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pemerintah mempertimbangkan langkah radikal.
Pegawai berintegritas akan dipertahankan, tetapi mereka yang terlibat permainan akan dieliminasi tanpa kompromi.
Pengamat menilai kombinasi sindiran Presiden dan respons keras Menkeu menunjukkan era baru dalam reformasi fiskal Indonesia.
Peningkatan penerimaan negara kini ditargetkan bukan melalui pajak baru, melainkan dengan menutup rapat kebocoran internal.
Baca Juga: Usai Bungkam di Sidang, Nadiem Unggah Surat Sindiran Soal Kasus Chromebook di Media Sosial
Dengan sorotan langsung dari Presiden dan tenggat waktu yang ketat, publik kini menunggu apakah pembenahan pajak dan bea cukai benar-benar akan berjalan.
Jika langkah ini konsisten, potensi penerimaan negara dapat meningkat signifikan dan kepercayaan publik terhadap institusi fiskal kembali pulih.***
