POJOKSATU.id - Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum di Indonesia.
Menurut Presiden, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan fenomena outflow of national wealth atau mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri yang berlangsung selama puluhan tahun.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo memaparkan data mengenai keuntungan komoditas strategis Indonesia selama 22 tahun terakhir.
Ia menyebut total keuntungan komoditas mencapai 436 miliar dolar AS.
Namun, sebanyak 343 miliar dolar AS justru mengalir ke luar negeri.
“Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” tegasnya.
Baca Juga: Satreskrim Polresta Cirebon Amankan 23 Motor Curian, dari Hasil pengungkapan 11 kasus perkara
Soroti Praktik Underinvoicing
Presiden menjelaskan, kebocoran tersebut salah satunya dipicu praktik underinvoicing atau pelaporan harga jual komoditas di bawah nilai sebenarnya.
Menurutnya, praktik tersebut merupakan bentuk penipuan yang merugikan negara karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara justru berpindah ke luar negeri.
“Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing. Underinvoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” ungkap Prabowo.
Baca Juga: Pesan Menteri Agama Nasaruddin Umar Saat Melantik 16.138 PNS Kementerian Agama
Ia menyoroti adanya praktik sejumlah pengusaha yang menjual komoditas dari perusahaan di dalam negeri kepada perusahaan mereka sendiri di luar negeri dengan harga jauh lebih rendah dari harga pasar.
Akibat praktik tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan yang sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayan publik.
“Kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujarnya.
Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Ekspor
Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik kebocoran kekayaan negara terus berlangsung.
Ia mengaku telah menginstruksikan jajarannya melakukan berbagai perbaikan sistem, termasuk mewajibkan ekspor melalui BUMN agar setiap transaksi dapat dipantau lebih ketat.
Baca Juga: Solusi Atasi Masalah Data Kepala Sekolah PLT Kosong pada Verval Bantuan Digitalisasi Sekolah !
Langkah tersebut, menurutnya, bertujuan agar kekayaan negara tetap berada di Indonesia dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat.
“Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan,” tutup Prabowo. ***
