POJOKSATU.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto merestui penyaluran 125 ribu baju reject yang semula batal ekspor untuk korban banjir di Sumatera mendadak menjadi pembicaraan hangat publik.
Langkah cepat tersebut dinilai sebagai keputusan yang tidak biasa, bahkan cenderung anti mainstream.
Karena barang yang nyaris tidak digunakan justru disulap menjadi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga terdampak.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Usulan tersebut pertama kali disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sidang kabinet di Istana Negara.
"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan, ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,"
kata Tito dikutip pojoksatu.id dari detik.com.
Tito menjelaskan bahwa dua perusahaan garmen di kawasan ekonomi khusus memiliki stok pakaian reject sekitar 100 ribu potong dari satu perusahaan dan 25 ribu dari perusahaan lainnya.
Baju-baju tersebut gagal diekspor namun masih layak pakai, sehingga pihak perusahaan mengusulkan agar barang itu tidak dimusnahkan.
Melainkan disalurkan kepada korban bencana.
Tito kemudian meminta persetujuan Presiden Prabowo agar pakaian tersebut bisa dibebaskan dari PPN sehingga pendistribusiannya tidak terhambat aturan perpajakan.
Tanpa banyak jeda, Prabowo langsung menyetujui permintaan tersebut.
"Saya kira bagus itu," Prabowo dalam meresponnya.
Baca Juga: Bantuan Luar Negeri Mengalir ke Aceh, Mualem Tegaskan: Siapa Saja yang Membantu, Kami Ikhlas Menerima
"Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi"
"(dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana," ujarnya.
Keputusan cepat ini menjadi sorotan karena biasanya proses pembebasan pajak memerlukan pertimbangan administratif yang panjang.
Namun untuk kebutuhan darurat bencana, Prabowo memilih jalur percepatan.
Keputusan ini juga dinilai memiliki nilai humanis yang kuat. Dalam situasi bencana, pakaian adalah kebutuhan penting bagi warga yang kehilangan rumah dan harta benda.
Dengan kondisi banjir yang melanda beberapa daerah di Sumatera, bantuan 125 ribu pakaian ini dianggap sangat strategis untuk meringankan beban warga.
Langkah pemerintah mengubah barang reject yang semula tidak memiliki nilai komersial menjadi bantuan kemanusiaan menjadi aspek yang banyak mendapat apresiasi publik.
Yang tak kalah menarik, respons cepat Prabowo ini muncul di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap penanganan bencana.
Warga memantau setiap langkah pemerintah, termasuk ketersediaan logistik, kebutuhan dasar, hingga kecepatan bantuan tiba di lokasi bencana.
Baca Juga: Strategi Licik Resbob Terbongkar! Nekat Tinggalkan HP dan Berpindah-Pindah Kota
Dengan memberikan restu langsung dan membebaskan PPN.
Prabowo mengirimkan pesan tegas bahwa penanganan bencana adalah prioritas nasional dan birokrasi tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan warga.
Prabowo juga menegaskan bahwa penyaluran pakaian harus dilakukan melalui instansi pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri ditunjuk untuk menerima dan mendistribusikannya secara resmi.
Instruksi ini muncul untuk memastikan distribusi bantuan berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir pun akan menjadi pihak yang memastikan pakaian tersebut sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Keputusan ini pun viral di media sosial. Banyak pengguna internet menilai langkah ini sebagai pendekatan “solusi cepat” yang jarang dilakukan pemerintah sebelumnya.
Di berbagai platform, warganet menyebut keputusan ini sebagai contoh pemanfaatan barang gagal ekspor yang efektif, terutama saat negara dilanda bencana dalam skala besar.
Komentar positif juga bermunculan mengenai efisiensi pemerintah dalam mengatasi persoalan mendesak di lapangan.
Di sisi lain, keputusan ini menciptakan kontras dengan pernyataan pemerintah sebelumnya mengenai baju ilegal sitaan.
Presiden Prabowo sempat menyatakan tidak setuju jika barang sitaan ilegal diberikan kepada masyarakat karena status hukumnya berbeda.
Namun untuk kasus baju reject dari perusahaan resmi, Prabowo dengan cepat memberi lampu hijau.
Hal ini mempertegas posisi pemerintah yang tetap menjaga aspek legalitas namun tetap responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan.
Dengan restu Presiden dan dukungan kementerian terkait, pendistribusian 125 ribu baju reject ini diproyeksikan dapat segera dilakukan.
Bantuan tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah penting pemerintah.
Dalam menanggapi kondisi darurat di Sumatera yang masih membutuhkan banyak dukungan logistik.***
