POJOKSATU.id, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk bisa menyelesaikan seluruh perangkat di IKN selama tiga tahun ke depan.

Prabowo berharap ibu kota negara bisa berpindah ke IKN selama tiga tahun ke depan dan sudah bisa ditempati lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (15/8), Presiden Prabowo meminta kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, yang diberi target dalam tiga tahun ke depan harus menyelesaikan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat berpindah ibu kota negara ke IKN.

Baca Juga: Napak Tilas Sejarah di Rengasdengklok Karawang, Ratusan Warga Ikut Serta

Syarat yang dimaksud yakni IKN sudah memiliki fungsi atau sudah ditempati lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Menurut Prasetyo, tidak ada masalah dengan pembangunan IKN di kawasan Kutai Kertanegara tersebut.

"Jadi tidak ada masalah dengan IKN. Lanjut terus," tegasnya.

"IKN lanjut. IKN lanjut, sebagaimana sudah diutuskan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan," ujar Prasetyo lagi.

Baca Juga: Buntut OTT KPK, Kajari Madina M Iqbal dan Eks Kajati Sumut Idianto Malah Diperiksa Jamwas Kejagung

Pidato Nota Keuangan Prabowo

Sementara itu, dalam pidato nota keuangan dan RUU APBN 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa belanja negara 2026 dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun.

Lalu, pendapatan negara tahun depan ditarget mencapai Rap 3.147,7 triliun. Defisit APBN 2026 dirancang pada kisaran Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB) yang ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable.

Soal kenaikan gaji guru tidak disebutkan Prabowo dalam pidatonya. Prabowo menyatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 2026 atau jumlah itu setara Rp 757,8 triliun.

Baca Juga: Gaspol di Mandalika! Astra Honda dan CBR Series Siap Rayakan Merdeka dengan Kemenangan

“Peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun,” ungkap Prabowo.

Ia menambahkan, tunjangan profesi guru akan disiapkan secara memadai pada 2026.

“Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” kata Prabowo.

Prabowo juga menekankan penguatan sekolah untuk mendukung akses pendidikan anak-anak miskin.

“Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik,” jelasnya.***