POJOKSATU.id, JAKARTA--- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak boleh surut mengusut dugaan mark up pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh.

Meski Presiden Prabowo pasang badan untuk menuntaskan utang proyek pembangunan kereta cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Pengamat politik Saiful Anam memberi pesan kepada KPK agar jangan sampai dugaan mark up kereta cepat Whoosh ini menguap.

“Meskipun Prabowo pasang badan terhadap utang Whoosh namun tidak menghalangi penegak hukum untuk terus mengungkap adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Whoosh,” tegas Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) ini, Sabtu, 8 November 2025.

Baca Juga: Prabowo Tanggapi Polemik Whoosh Besutan Jokowi dan Luhut, Jangan Dipolitisasi Saya Tanggung Jawab

Menurut Anam, jangan sampai adanya dugaan mark up proyek Whoosh menguap lantaran merasa dilindungi oleh pernyataan Presiden Prabowo yang akan pasang badan terhadap utang whoosh.

“Rakyat dan penegak hukum harus tetap mengawasi terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan whoosh,” tegasnya.

Diketahui, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023 yang proyek pembangunannya ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi ratusan triliun.

Baca Juga: Viral Sosok FN di Tiktok Disebut Pelaku Ledakan Bom SMAN 72, Siswa Aktif Pernah Pelatihan OSIS

Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar Dolar AS atau senilai Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp16.283. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Diketahui, KPK sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Whoosh tersebut sejak awal Januari 2025 lalu.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun (2025)," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).***