POJOKSATU.id – Ada ironi yang sulit diabaikan dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke panggung internasional.
Saat Presiden Prabowo Subianto membawa MBG sebagai contoh pembangunan manusia Indonesia di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dalam Eastern Economic Forum di Vladivostok, kabar dari dalam negeri justru dipenuhi rentetan kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan makanan program tersebut.
Sedikitnya 2000 lebih siswa dan guru terdampak kasus keracunan MBG di tujuh daerah hanya dalam tiga hari.
Media tersebut bahkan menilai berulangnya insiden menunjukkan persoalan tata kelola dan pengawasan yang tidak bisa lagi dianggap kasus terpisah.
Yang membuat persoalan ini semakin serius, Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mengakui ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP menjadi faktor dominan dalam kasus-kasus tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan hasil pemetaan internal menunjukkan sekitar 80–90 persen kasus berkaitan dengan persoalan kepatuhan terhadap SOP.
“Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80–90 persen itu karena tidak taat SOP,” ujar Sudaryono seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan itu membuat persoalan MBG bergeser.
Ini bukan lagi sekadar pertanyaan apakah program tersebut dibutuhkan.
Pertanyaannya: apakah negara mampu menjaga makanan yang dibagikan dalam skala jutaan porsi agar tetap aman dikonsumsi?
Di depan Putin, Prabowo bicara soal “meja makan”
Dalam forum ekonomi di Vladivostok, Prabowo menjadikan MBG sebagai bagian dari gambaran pembangunan Indonesia.
Presiden mengatakan ukuran pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka ekonomi, tetapi juga dari kondisi keluarga biasa.
“Pembangunan tidak bisa hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga biasa...” ujar Prabowo.
Pesan tersebut terdengar sederhana.
Tetapi justru “meja makan” menjadi titik paling sensitif dari MBG.
Baca Juga: Lenovo ThinkTab 11S Resmi Meluncur, Tablet Rp5 Jutaan Bawa Layar 2.5K 90Hz
Karena ketika makanan yang dibagikan negara masuk ke meja makan anak sekolah, aspek terpenting bukan cuma kandungan gizinya.
Makanan itu harus aman.
Dan persoalan keamanan inilah yang kembali diuji oleh rentetan kejadian dalam beberapa hari terakhir.
Media Rusia justru mengangkat sisi yang berbeda
Di tengah Prabowo membicarakan MBG di forum internasional, media Rusia Moskovskij Komsomolets (MK) menerbitkan laporan mengenai kasus keracunan yang berkaitan dengan makanan gratis di sekolah-sekolah Indonesia.
MK menyoroti jumlah korban dari sejumlah kejadian dan mengaitkannya dengan persoalan makanan program sekolah gratis.
Baca Juga: UPI Gunakan Teknologi VR-AI untuk Edukasi Kesehatan Mental Pekerja Migran Indonesia di Jepang
Kontras ini menarik bukan karena media Rusia sedang menentukan berhasil atau tidaknya MBG.
Melainkan karena citra program di panggung internasional dan persoalan implementasi di lapangan muncul hampir bersamaan.
Di Vladivostok, MBG tampil sebagai kebijakan pemenuhan gizi.
Di dalam negeri, sekolah, orang tua, tenaga medis dan pemerintah daerah menghadapi konsekuensi ketika makanan yang dibagikan diduga menimbulkan gangguan kesehatan.
Kasus Lasem memperlihatkan skalanya
Salah satu kasus terbaru terjadi di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Sebanyak 725 siswa dan 25 guru mengalami diare massal pada Kamis (3/9/2026).
Namun, dokter puskesmas setempat belum berani memastikan MBG sebagai penyebab tunggal.
“Kami belum bisa menyimpulkan apakah gara-gara mengonsumsi MBG atau tidak,” ujar Kepala Puskesmas Lasem dr Joko Paryanto.
Pernyataan tersebut justru penting.
Artinya, setiap kejadian tidak boleh langsung diberi label “keracunan MBG” sebelum hasil pemeriksaan keluar.
Baca Juga: Komisi VIII DPR Soroti Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan, 45 Kampus Baru Terakreditasi Unggul
Tetapi ketika kejadian serupa muncul berulang di berbagai daerah, pemerintah menghadapi masalah yang lebih besar daripada satu kasus.
Yaitu kepercayaan publik terhadap sistem keamanan pangan MBG.
BGN sendiri mengakui masalah SOP
Pengakuan BGN mengenai 80–90 persen kasus yang berkaitan dengan ketidakpatuhan SOP menjadi titik paling keras dalam persoalan ini.
Sebab, apabila masalah utamanya adalah SOP, maka persoalannya sebenarnya berada di dalam sistem.
Mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, waktu pengiriman hingga makanan tiba di sekolah.
Baca Juga: Syarat Jadi Konsultan Pajak Berubah, Kini Minimal S-1 Berdasarkan PMK 55/2026
Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar karena MBG bekerja dalam skala massal.
Makanan bukan hanya disiapkan untuk puluhan anak.
Satu dapur bisa melayani jumlah penerima yang sangat banyak, sehingga kegagalan di satu titik berpotensi menghasilkan korban dalam jumlah besar.
Ini bukan lagi soal reputasi pemerintah
Polemik MBG sering kali berakhir pada pertarungan narasi.
Pendukung mengatakan program tetap harus berjalan.
Pengkritik menyoroti kasus keracunan.
Padahal persoalan sebenarnya lebih sederhana.
Anak-anak membutuhkan makanan bergizi yang juga aman.
Baca Juga: Magang Nasional 2026 Batch 2 Dibuka, Cek Kanal Aduan Kemnaker dan Cara Daftarnya
Program sebesar MBG justru harus dinilai dengan standar yang lebih keras karena menyangkut kelompok yang sangat luas.
BGN kini mengatakan tata kelola dan kepatuhan SOP diperkuat.
Tetapi masyarakat berhak bertanya: mengapa masalah kepatuhan tersebut masih muncul berulang kali?
Apalagi BGN sendiri mengakui bahwa sebagian besar kasus yang dipetakan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur.
Panggung internasional justru membuat standar makin tinggi
Prabowo memilih MBG sebagai salah satu contoh pembangunan Indonesia ketika berbicara di hadapan pemimpin negara lain.
Konsekuensinya, standar keberhasilan program tersebut otomatis menjadi lebih tinggi.
Ketika program dibawa ke forum internasional, publik tidak hanya akan melihat berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.
Mereka juga akan melihat apakah program tersebut mampu menjaga kualitas dan keamanan makanan secara konsisten.
Di sinilah rentetan kasus keracunan menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sebagai gangguan kecil.
Sebab setiap kejadian menyentuh inti program: makanan yang dikonsumsi anak-anak.
Pemerintah harus menjawab pertanyaan paling sederhana
MBG boleh menjadi program besar.
MBG juga boleh memiliki cakupan penerima yang luas.
Tetapi semakin besar skala program, semakin kecil ruang untuk kesalahan.
Karena itu, pertanyaan publik sekarang bukan apakah MBG harus dihentikan atau dipertahankan.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah:
Siapa yang bertanggung jawab ketika SOP dilanggar, bagaimana pengawasannya bekerja, dan apa jaminannya bahwa makanan yang sampai ke sekolah benar-benar aman?
Baca Juga: Anak Mendadak Takut ke Daycare? Orang Tua Perlu Waspadai 5 Perubahan Ini
Pernyataan BGN bahwa 80–90 persen kasus terkait ketidakpatuhan SOP justru membuat pertanyaan tersebut semakin mendesak.
Prabowo boleh membawa MBG ke depan Putin sebagai gambaran pembangunan Indonesia.
Namun di dalam negeri, ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana:
anak menerima makanan, anak sehat setelah memakannya, dan orang tua tidak perlu takut makanan dari program negara justru membuat anak sakit.
