POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran keras yang menyasar langsung para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi darurat di daerahnya.
Pernyataan tajam itu muncul di tengah sorotan besar publik terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan.
Yang pergi menunaikan umrah di saat wilayahnya dilanda banjir besar bahkan tanpa izin resmi dari pemerintah pusat.
Dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Prabowo awalnya mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang hadir.
Baca Juga: Darurat Jakarta Utara! Tanggul Retak Air Laut Masuk, Pemprov Baru Sibuk Tambal
Namun, nada apresiasi itu seketika berubah menjadi teguran keras. “Kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujarnya dengan tegas.
Presiden menekankan bahwa jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi nyaman, tetapi amanah untuk menangani kondisi paling genting.
Sindiran itu mengarah jelas setelah Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian menindak tegas kepala daerah yang kabur dari tanggung jawabnya.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo, dikutip dari Kompas, 8 Desember 2025.
Tito menjawab singkat: “Bisa, Pak.”
Prabowo kemudian mengibaratkan tindakan meninggalkan daerah saat bencana sebagai bentuk desersi dalam dunia militer.
Sebuah pelanggaran berat karena meninggalkan pasukan dalam bahaya.
Pernyataan itu sontak membuat suasana rapat riuh oleh senyum para bupati, tetapi bagi publik, sindiran tersebut terasa sangat serius.
Sorotan kini tertuju pada Mirwan, Bupati Aceh Selatan, yang diketahui berangkat umrah tanpa izin resmi.
Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa Mirwan memang tidak memiliki izin untuk bepergian ke luar negeri.
Ia menyayangkan keputusan bupati tersebut yang tetap berangkat ketika warganya sedang membutuhkan perhatian penuh.
“Dalam kondisi seperti ini, rencana umrah seharusnya bisa disesuaikan,” kata Bima.
Baca Juga: Terkuak! PPPK Paruh Waktu Tak Bisa Gantikan Semua Honorer 2026, Lalu Gimana Nasib Ribuan Non-ASN?
Kementerian Dalam Negeri bahkan telah mengirim Inspektur Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran.
Ancaman sanksi pun menguat, tergantung hasil pemeriksaan.
Namun Mirwan kemudian mencoba memberikan klarifikasi.
Dalam keterangan tertulis, ia mengaku sudah turun ke lapangan sebelum berangkat umrah dan mengklaim situasi sudah “terkendali”.
Ia juga menuding terlambatnya informasi soal penolakan izin dari Gubernur Aceh karena gangguan listrik dan sinyal di wilayahnya.
Ia menambahkan bahwa keberangkatannya merupakan nazar pribadi yang harus ditunaikan.
Meski begitu, klarifikasi tersebut dinilai tidak cukup menutup kritik publik.
Banyak pihak menilai alasan “situasi terkendali” tidak sebanding dengan risiko meninggalkan wilayah saat bencana besar sedang berlangsung.
Terlebih, angka korban jiwa terus meningkat dan kondisi di lapangan jauh dari kata stabil.
Di tengah situasi bencana yang menguras tenaga banyak pihak, tindakan kepala daerah yang justru bepergian ke luar negeri dianggap sebagai bentuk kelalaian serius.
Sindiran Prabowo tidak hanya mengarah ke satu orang, tetapi kepada seluruh pejabat daerah.
Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi, Turap Kali Rawalumbu Abrasi
Yang dianggap lebih menikmati kenyamanan jabatan dibanding menjalankan kewajiban saat rakyat membutuhkan.
Bagi masyarakat Aceh Selatan dan wilayah lain yang terdampak, ucapan Prabowo menjadi cermin tegarnya kemarahan publik.
Bencana bukan saat yang tepat untuk pejabat menghilang.***
