POJOKSATU.id, JAKARTA-- R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, melihat dinamika global sebagai cermin.
Dalam pandangannya, diplomasi bukan sekadar seremoni internasional, melainkan instrumen untuk menjaga martabat bangsa, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan persatuan rakyat tetap kokoh.
"Bulan Agustus 2025 menjadi momentum penting diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggelar serangkaian pertemuan strategis dengan pemimpin dunia, menunjukkan bahwa Indonesia kini tampil lebih percaya diri dan diperhitungkan di kancah global," kata Haidar Alwi, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: Solidaritas Pecah di DPR: Buruh Geruduk DPR RI dengan Berbagai Tuntutan
Pada 11–12 Agustus 2025, Prabowo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Peru, Dina Boluarte, di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Data 2024 menunjukkan nilai perdagangan Indonesia Peru baru sekitar USD 500 juta, angka yang relatif kecil dibandingkan potensi kedua negara.
Dengan CEPA, kedua pihak membuka pasar pertanian, energi, perikanan, dan pertahanan. Peru bahkan menargetkan ekspor blueberry senilai USD 50 juta per tahun ke Indonesia.
"Kesepakatan ini bukan sekadar kontrak dagang, melainkan pintu gerbang Indonesia ke Amerika Latin," ujarnya.
Baca Juga: Thom Haye Tak Sabar Bela Persib, Debut di Big Match Lawan Persebaya 12 September?
Beberapa hari sebelumnya, tepatnya 9 Agustus 2025, Prabowo hadir dalam Singapore National Day Parade.
Pada 6-7 Juli 2025, Prabowo menghadiri KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil. Indonesia resmi bergabung sejak Januari 2025, menjadi negara ASEAN pertama yang masuk blok ini. BRICS kini menyumbang lebih dari 30% PDB global dan lebih dari 40% populasi dunia.
"Keanggotaan ini memberi ruang bagi Indonesia untuk bersuara lebih lantang tentang tata kelola ekonomi dunia yang adil. BRICS adalah panggung agar kita bicara sebagai subjek, bukan sekadar objek," tutur Haidar.
Tak hanya itu, pada 20 Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, berkunjung ke Jakarta mempersiapkan State Visit Presiden Prabowo ke Berlin.
Fokus pembicaraan adalah energi terbarukan, kecerdasan buatan (AI), pangan, serta Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Poros hijau–teknologi ini penting agar Indonesia tidak hanya jadi pasar teknologi Eropa, tetapi juga produsen dengan transfer teknologi yang nyata," ungkap Haidar.
Oleh karena itu, Haidar mengajukan tiga pilar kedaulatan ekonomi, pilar pertama yaitu Koperasi Tambang Rakyat (KTR).
Menjadikan rakyat pemilik manfaat tambang, bukan sekadar buruh dan pilar kedua adalah Hilirisasi Berbasis Rakyat dengan membangun sentra pengolahan skala menengah dan kecil di daerah, agar nilai tambah tidak lari keluar negeri.
"Pilar terakhir adalah Bank Komoditas Nusantara (BKN-HAC). Instrumen keuangan berbasis emas, nikel, dan hasil bumi untuk mengurangi ketergantungan pada utang berbunga tinggi," ucapnya.
Lebih lanjut, Haidar menekankan bahwa pilar terbesar bangsa ini bukan sekadar kekayaan alam, melainkan persatuan rakyatnya. Tanpa persatuan, diplomasi sehebat apa pun akan runtuh.
Banyak narasi global bisa dijadikan alat pecah belah, baik lewat rumor politik, spekulasi ekonomi, maupun kampanye sektarian.
“Kalau kita solid, tak ada rumor yang bisa mengguncang. Kalau kita pecah, sekecil apa pun isu bisa menghancurkan,” jelas.
Bagi Haidar, ada tiga pilar yang tidak boleh dilepaskan yaitu martabat diplomasi, kemandirian ekonomi, dan persatuan rakyat. Inilah fondasi agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi memimpin di tengah dunia yang terus berubah.
"Bangsa ini terlalu besar untuk tunduk, dan terlalu kaya untuk dijajah kembali. Selama kita menjaga martabat, membangun kemandirian, dan merawat persatuan, masa depan Indonesia adalah masa depan yang penuh harga diri," pungkas Haidar.***
