POJOKSATU.id, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Inpres ini berisi tentang Efisiensi Belanja di APBN dan APBD 2025.
Akibat Inpres tahun 2025 ini seluruh anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diblokir. Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada anggaran yang terealisasi untuk pembangunan IKN di tahun 2025.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua, kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres? Gimana sih. Anggarannya yang nggak ada," kata Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Baca Juga: Tetap Update dan Terkoneksi Saat di Jalan dengan RoadSync Duo pada Honda CUV e:
Dody sempat berseloroh soal adanya kondisi pemangkasan anggaran ini. Dia menyebut satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang Menteri.
"Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sambil tertawa.
Sekedar informasi, pagu awal Kementerian PU tahun 2025 Rp110,95 triliun, kemudian dikurangi sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Hal ini menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Mereka kini hanya fokus pada program yang lebih mendesak, salah satunya adalah persiapan angkutan mudik Lebaran 2025.
"Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran. Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru (yang lain)," ucap dia.
Sementara itu, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Dody menyampaikan bahwa proses pembangunan IKN telah mencapai 87,9% hingga 31 Desember 2024 lalu.
Selama tahun 2024, proyek ini telah menyerap anggaran sebesar Rp40,29 triliun.
"Hingga akhir Desember 2024, progres fisik IKN sudah mencapai 87,9% dari total alokasi anggaran IKN tahun 2024," jelasnya.***
