POJOKSATU.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya menghormati para pakar dan akademisi. Pernyataan tersebut disampaikan ketika pemerintah mengundang 22 akademisi ke Istana Merdeka untuk membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.
Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Prabowo mengatakan pernyataannya selama ini terkadang dipelintir sehingga muncul kesan bahwa dirinya tidak menghormati kalangan ahli.
“Jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audiens, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar,” kata Prabowo.
Baca Juga: MBG Cari Formula Baru, Sistem Makan Sekolah Jepang Jadi Bahan Pelajaran
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta para pakar memberikan masukan mengenai langkah pencegahan kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, hingga kemungkinan pemanfaatan kawasan gambut secara produktif.
Prabowo Minta “Solusi Ilmiah”
Prabowo mengatakan pemerintah membutuhkan masukan ilmiah untuk menangani persoalan gambut.
“Sebagai ahli, tolong saya diberitahu, apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan,” kata Prabowo.
Ia juga meminta masukan terkait kawasan hutan yang memiliki gambut serta kemungkinan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif.
Baca Juga: NVIDIA Siapkan Investasi US$4,5 Miliar di Batam, Indonesia Disebut Jadi Lokasi Strategis Data Center
Menurut Prabowo, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah fisik untuk menghadapi kebakaran, termasuk sarana pemadam, embung, dan pompa air.
Namun, ia menilai pendekatan ilmiah tetap diperlukan untuk menangani karakteristik lahan gambut.
“Kalau bisa, ada jawaban ilmiah, a scientific solution,” ujar Prabowo.
Bukan Sekadar Undang Pakar
Kehadiran 22 akademisi di Istana menjadi bagian dari pembahasan mengenai strategi pencegahan karhutla.
Persoalan yang dibicarakan mencakup pengelolaan ekosistem gambut, ketersediaan air, kesiapan pemadaman, hingga langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Baca Juga: Kematian Sudah Lebih dari 10 Tahun, Apakah Akta Kematian Masih Bisa Diurus? Ini Penjelasannya
Pemerintah juga membahas penguatan pengelolaan gambut dan mangrove.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menyampaikan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi salah satu langkah yang dibahas pemerintah dalam pengelolaan ekosistem tersebut.
Pernyataan Hormat Pakar dan Kebijakan Harus Dibedakan
Pernyataan Prabowo bahwa dirinya menghormati pakar merupakan sikap yang disampaikan langsung dalam forum tersebut.
Sementara itu, apakah seluruh masukan akademisi kemudian diterapkan dalam kebijakan merupakan persoalan berbeda yang dapat dilihat dari keputusan pemerintah selanjutnya.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Tiket Pesawat ke Luar Negeri Bisa Lebih Murah daripada Domestik
Pertemuan 22 pakar setidaknya menunjukkan pemerintah meminta masukan akademik untuk membahas persoalan karhutla dan gambut.
Namun, hasil akhirnya akan terlihat dari bagaimana masukan tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, termasuk pencegahan kebakaran, pengelolaan air, kesiapan petugas, dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.a



